TANJUNG SELOR —Pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) tak bisa dilepaskan dari persoalan konektivitas wilayah.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kaltara, Bertius, kamis (9/10/2025)
” konektivitas menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” kata Bertius.
Menurutnya, wilayah perkotaan kerap menjadi pusat ekonomi daerah, sehingga akses menuju wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) harus diprioritaskan agar harga bahan pokok dan bahan baku dapat merata.
“Wilayah perkotaan biasanya menjadi pusat ekonomi suatu daerah. Agar harga bahan pokok dan bahan baku merata, dibutuhkan konektivitas wilayah yang terjangkau. Karena itu kami sangat mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah salah satunya melalui RPJMD Pemprov Kaltara,” ujar Bertius.
Bertius menjelaskan, Pemprov Kaltara telah melakukan berbagai langkah konkret dalam meningkatkan konektivitas wilayah 3T. Seperti, membangun infrastruktur jalan menuju Krayan dan perbatasan negara serta gelontorkan anggaran untuk program Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
> “SOA itu bagian dari strategi pemerataan harga kebutuhan bahan pokok, dan secara tidak langsung juga menekan ketergantungan masyarakat wilayah 3T terhadap produk dari Malaysia,” jelasnya.
Program tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek*l untuk mengatasi kesenjangan harga dan distribusi logistik di wilayah terpencil. Namun, Bertius meyakini bahwa dengan komitmen jangka panjang Pemprov Kaltara persoalan konektivitas dapat diselesaikan secara menyeluruh.
” Konektivitas bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi bagi kemandirian ekonomi daerah. Dengan akses jalan dan transportasi yang memadai, arus distribusi barang dan jasa akan lancar, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara agar lebih peka terhadap persoalan 3T di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci agar pembangunan tidak timpang.
“Pembangunan di Kaltara harus dilihat secara menyeluruh. Kabupaten dan kota perlu memiliki sensitivitas terhadap wilayah 3T di sekitarnya, supaya pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota,” tutupnya.(*)
