TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Bappeda & Litbang terus memperkuat peran pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025.
Memasuki triwulan ketiga, realisasi fisik DAK tercatat telah mencapai sekitar 80 persen, dengan progres keuangan yang masih terus berjalan di sejumlah perangkat daerah penerima.
Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda dan Litbang Kaltara, Sriwati mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari pemantauan dan koordinasi intensif yang dilakukan sepanjang tahun.
“Secara fisik, pelaksanaan DAK triwulan ketiga ini sudah cukup tinggi. Hanya sebagian kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan keempat dan masih menunggu pencairan,” kata Sriwati, Senin (13/10/2025).
Dia menjelaskan empat perangkat daerah yang menjadi penerima DAK tahun ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta RSUD Dr. Jusuf SK Tarakan.
“Koordinasi dilakukan langsung dengan perangkat daerah agar pelaksanaan berjalan efektif dan tepat waktu,” jelasnya.
Berdasarkan laporan sementara, proses administrasi dan pertanggungjawaban (SPJ) terus berjalan dan diproyeksikan rampung akhir November 2025.
“Informasi dari perangkat daerah menyebutkan, Insya Allah realisasi DAK bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun,” tambahnya.
Sriwati menegaskan, Bappeda & Litbang Kaltara akan terus melakukan pemantauan rutin hingga akhir tahun anggaran guna memastikan pelaksanaan DAK berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“DAK adalah instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Kami ingin memastikan pemanfaatannya benar-benar optimal agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya.(*)
