TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengadakan pertemuan dengan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Kaltara, Mayor Jenderal TNI (Purn) Drs. Hasan Saleh.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara pada hari Senin, 6 Oktober 2025 ini menjadi forum strategis untuk mensinergikan program pembangunan daerah dengan dukungan dari Pemerintah Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Ingkong Ala didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Wagub Ingkong Ala mengawali pertemuan dengan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Drs. Hasan Saleh terhadap perkembangan Kaltara. Ia menegaskan pentingnya peran anggota DPR RI sebagai fasilitator utama dalam menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan serta anggaran di tingkat nasional.
“Kami menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun komunikasi yang proaktif dengan wakil kita di DPR RI. Sinergi ini merupakan kunci untuk menggaet program-program pembangunan dan pembiayaan dari pusat ke Kaltara,” ujarnya.
Beberapa usulan prioritas disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, di antaranya percepatan pembangunan Balai Benih Perikanan dan Balai Benih Pertanian guna meningkatkan kemandirian serta produktivitas sektor terkait.
Pemprov juga mengajukan penguatan program dan pendanaan demi kelancaran rantai distribusi bahan pokok sebagai upaya strategis untuk menstabilkan inflasi. Hal ini dianggap lebih fundamental dibandingkan sekadar pelaksanaan program Pangan Murah.
Isu percepatan penetapan hutan adat turut menjadi topik utama. Sejak pengusulan pertama pada tahun 2017 hingga 2025, dari 26 usulan yang diajukan di Kaltara, baru satu kawasan yang berhasil ditetapkan sebagai hutan adat.
Pemprov sangat mengharapkan fasilitasi dari DPR RI kepada Kementerian Kehutanan agar proses penetapan status hutan adat dapat dipercepat sebagai bentuk pengakuan hak masyarakat adat.
Menanggapi meningkatnya permintaan ayam potong seiring implementasi program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov juga memohon dukungan untuk mengembangkan industri peternakan ayam serta pusat Day Old Chicken (DOC) di Kaltara agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap provinsi lain.
“Semangat percepatan pembangunan harus terus dijaga, namun tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku,” pesannya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Mayor Jenderal TNI (Purn) Drs. Hasan Saleh menyampaikan sejumlah komitmen beserta kabar menggembirakan. Berkat fasilitasi dengan Kementerian Pertanian, Kaltara akan memperoleh alokasi pembangunan tiga gudang Bulog baru.
“Berdasarkan komunikasi kami dengan pusat, dalam waktu dekat akan dibangun gudang Bulog di Nunukan seluas 3 hektare, di Malinau seluas 1,5 hektare, dan di Bulungan yang saat ini masih dalam tahap pencarian lokasi. Untuk Kota Tarakan, akan dilakukan perluasan kapasitas gudang yang sudah ada,” jelas Hasan Saleh.
Terkait hutan adat, Ia menegaskan bahwa Komisi IV dan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berkomitmen penuh melakukan akselerasi, antara lain dengan membentuk satuan tugas khusus dan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.
Lebih lanjut, Hasan Saleh menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi kelancaran proses ekspor komoditas unggulan Kaltara seperti udang dan rumput laut agar dapat diekspor langsung ke pasar internasional melalui Bandara Internasional Juwata Tarakan, sehingga produk tersebut tercatat sebagai komoditas ekspor yang memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan mendesak Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kaltara yang hingga kini belum memiliki fasilitas kandang karantina dan laboratorium yang memadai.
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara Pemprov Kaltara dengan perwakilan DPR RI untuk mengawal dan merealisasikan berbagai program strategis demi terwujudnya Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.
