TANJUNG SELOR – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkunjung ke Tanjung Selor, ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (19/05/2025) malam.
Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) masa reses para politisi Senayan ini sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara.
Komisi VII DPR RI disambut langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, bersama jajaran perangkat daerah, DPRD Provinsi Kaltara, Forkopimda beserta tokoh masyarakat dan tokoh adat.
“Selamat datang kepada rombongan Komisi VII DPR RI di Bumi Benuanta. Kunjungan reses ini kehormatan besar bagi kami sekaligus momen penting mempererat sinergi pusat dan daerah,” kata gubernur Zainal.
“khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta penjaringan aspirasi di bidang pariwisata, perindustrian, UMKM serta ekonomi,” tambah dia.
Gubernur Zainal mengungkapkan, khusus terkait bidang yang menjadi fokus Komisi VII DPR yaitu pariwisata, perindustrian, UMKM dan ekonomi kreatif.
“Kaltara memiliki potensi dan program – program unggulan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional,” ungkapnya.
Ia menerangkan di sektor pariwisata, Kaltara menawarkan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa dimulai dari Gunung Putih di Bulungan, air terjun Gunung Rian di Tana Tidung, air terjun Semolon di Malinau, Sae Lanuka di Nunukan, dan pantai amal dan hutan mangrove di Tarakan hingga berbagai desa wisata.
“Kami meyakini dukungan infrastruktur, promosi dan investasi yang tepat. Sektor ini mampu menjadi pendorong ekonomi kerakyatan sekaligus penjaga identitas budaya,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kami berharap melalui diskusi dan kunjungan lapangan yang dilaksanakan Bapak dan Ibu anggota Komisi VII DPR RI ini dapat memperoleh gambaran utuh mengenai potensi sekaligus tantangan di lapangan, sehingga dapat memperjuangkan berbagai program dan anggaran untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Pada RDP ini membahas beberapa poin penting dari pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, usulan pembangunan industri pengolahan rumput laut, pengembangan pariwisata, hingga percepatan pembangunan aksesibilitas di wilayah perbatasan.
Dalam sesi diskusi dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, anggota Komisi VII DPR RI dapil Kaltara, Rahmawati Zainal, serta seluruh anggota Komisi VII DPR RI, Dirjen KPAII Kemenperin, Tri Supondy, Asisten Deputi Kemenpar RI, Budi Supriyanto dan Fransiskus Handoko, dan Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie. (*)
