TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan skema pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat untuk memperluas akses listrik di desa-desa terpencil dan kawasan perbatasan yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal.
Program ini menjadi salah satu upaya mengatasi keterbatasan infrastruktur kelistrikan di wilayah perbatasan Kaltara yang memiliki tantangan geografis, mulai dari jarak antardesa hingga sulitnya akses transportasi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi,S.E., M.Si., mengatakan, pembangunan jaringan listrik konvensional tidak selalu memungkinkan dilakukan di seluruh wilayah, terutama desa yang lokasinya jauh dari jaringan utama.
“Kondisi itu membuat pemerintah perlu mencari alternatif penyediaan energi yang sesuai dengan karakteristik wilayah,” kata Ferdy.
Salah satu solusi yang disiapkan adalah pemanfaatan energi surya melalui pembangunan PLTS terpusat. Pembangkit ini dirancang untuk menyediakan listrik bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
“Bagaimana caranya kita menuntaskan persoalan listrik di desa-desa perbatasan. Tidak semua lokasi memungkinkan jaringan PLN masuk,” ungkapnya.
Ferdy bilang, pembangunan PLTS terpusat direncanakan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah pembangunan, pengelolaan fasilitas tersebut akan diserahkan kepada (Pemprov) Kaltara atau PT PLN sesuai skema yang ditetapkan.
“Survei telah dilakukan terhadap 13 desa oleh Balai Besar Survei dan Pengkajian Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (BBSP EBTKE),” ujarnya.
Survei ini menjadi bagian dari upaya memetakan kebutuhan listrik serta menentukan lokasi yang berpotensi dikembangkan menggunakan teknologi energi terbarukan.
“Pengembangan program energi terbarukan ini direncanakan berlanjut hingga 2029. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan pemerataan akses listrik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman,” jelasnya.
Ferdy mengungkapkan, selain tenaga surya, Kaltara memiliki potensi sumber energi alternatif lain, termasuk tenaga air melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
“Pemanfaatan sumber energi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi alam dan kebutuhan masing-masing daerah,” tuturnya.
Ferdy menilai, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT PLN menjadi faktor penting untuk mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang belum terlayani secara memadai.
“Kita berharap pemerintah pusat bersama PT PLN terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan solusi kelistrikan berbasis energi terbarukan,” ujarnya.
Ditegaskannya, pemerataan akses listrik di desa terpencil tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Melalui pengembangan PLTS terpusat, Pemprov Kaltara berharap kendala geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat di wilayah perbatasan untuk mendapatkan akses energi yang lebih layak,” pungkasnya.(*)
