TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan anggaran sebesar Rp239 miliar pada tahun 2025 untuk program penanggulangan kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Bertius mengungkapkan, dana tersebut akan dijalankan melalui 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai sub-kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga pelayanan masyarakat.
“Bappeda tidak menangani kegiatan teknis secara langsung. Namun, memiliki peran penting sebagai koordinator,” ungkap Bertius, Minggu (21/9/2025).
“Bappeda Litbang Kaltara memfasilitasi penyusunan rencana aksi, rapat koordinasi, dan memastikan data bisa masuk serta dilaporkan ke pusat. Intervensi teknis tetap dilakukan oleh OPD terkait,” tambah dia.
Bertius menjelaskan, sejumlah OPD telah berbagi peran sesuai bidangnya seperti Dinas PUPR fokus pada penyediaan sanitasi, rumah layak huni, dan akses air bersih. Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes) memastikan layanan posyandu berjalan dengan baik, sementara DPMD membentuk kelembagaan posyandu di tingkat desa.
“Kita berbagi peran, Bappeda memastikan rencana aksi berjalan. Kalau ada kendala, kita rapatkan bersama,” jelasnya.
Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah tingginya jumlah pendatang baru di Kaltara yang ikut memengaruhi angka kemiskinan.
“Kita tidak bisa melarang orang masuk. Itu jadi tantangan tersendiri,” ungkapnya.
Ditegaskannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kaltara justru meningkat. Pada September 2024, tercatat 5,38 persen atau sekitar 14 ribu jiwa. Namun pada Maret 2025, angkanya naik menjadi 5,54 persen.
“Harusnya turun, tapi malah naik. Ini masalah yang harus kita sikapi bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, kenaikan angka kemiskinan ini tidak lepas dari melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, yang dipengaruhi penyesuaian anggaran dan perlambatan belanja pemerintah.
“Perekonomian Kaltara masih sangat bergantung pada belanja pemerintah. Kalau belanja lambat, otomatis ekonomi juga ikut melambat. Dampaknya langsung terasa ke masyarakat,” ujarnya.
Bertius mencontohkan, ketika pencairan tunjangan pegawai (TPP) terlambat, daya beli masyarakat ikut menurun.
“Pegawai tidak belanja, otomatis perputaran ekonomi lesu. Itu langsung kelihatan dampaknya,” tutupnya. (*)
