TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait menyikapi meningkatnya laporan tindak kriminalitas dengan kekerasan dan gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kaltara itu menghadirkan unsur kepolisian dan TNI.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, mengatakan RDP digelar sebagai langkah koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendorong adanya langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk memastikan masyarakat merasa aman,” ujar Alimuddin, Jumat (17/4/2026).
Menurut dia, stabilitas keamanan menjadi faktor utama dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.
“Keamanan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kalau ini terganggu, maka aktivitas ekonomi, sosial, hingga pembangunan juga ikut terhambat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Dalam RDP tersebut, Komisi I menyoroti tiga isu utama, yakni maraknya aksi begal, praktik sabung ayam ilegal, serta peredaran narkoba.
Aksi begal di jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau menjadi perhatian karena dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Kami tidak ingin ada kesan pembiaran. Aparat harus hadir dan terlihat di tengah masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sudah teridentifikasi rawan,” tegasnya.
Ia juga meminta penindakan terhadap pelaku kejahatan dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.
“Kami juga meminta penindakan terhadap pelaku begal, peredaran narkoba, dan aktivitas ilegal seperti sabung ayam dilakukan secara tegas dan berkelanjutan agar ada efek jera,” ujarnya.
Alimuddin menambahkan, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar penanganan gangguan keamanan dapat dilakukan secara terpadu.
DPRD Kaltara meminta aparat meningkatkan patroli dan pengawasan di titik rawan serta segera menindaklanjuti hasil RDP guna memulihkan rasa aman masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, karena persoalan kamtibmas ini kompleks dan butuh penanganan terpadu,” tutupnya.(*)
