TARAKAN — Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan komitmennya untuk hadir di tengah pekerja. Hal ini, ditegaskan Kapolda Kaltara Irjen Djati Wiyoto Abadhy, dalam kegiatan Silaturahmi bersama Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Kaltara di Kota Tarakan, Sabtu (18/10/2025) sore
Acara yang dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai organisasi serikat buruh itu bertujuan memperkuat sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah, dan kelompok pekerja agar situasi ketenagakerjaan di Kaltara tetap aman dan kondusif.
Hadir pula Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Dr. Syafurddin, Sekretaris Disnaker Kota Tarakan Hanto Bismoko, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik serta perwakilan serikat pekerja dari SP Kahutindo, KSBSI, dan KSPSI.
Kapolda Kaltara menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga menjadi mitra strategis buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.
“Polri dan serikat buruh adalah mitra dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Kami akan kawal hak-hak pekerja dan pastikan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara yang damai dan bermartabat,” kata Irjen Djati Wiyoto Abadhy.
Kapolda juga menyampaikan rencana pembentukan Desk Ketenagakerjaan di Polda Kaltara sebagai bentuk nyata dukungan Polri terhadap dunia kerja. Desk tersebut akan berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas pihak dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
“Kami akan segera mengaktifkan Desk Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan Gubernur untuk memperkuat pengawasan tenaga kerja di daerah,” tambah Kapolda..
Kegiatan yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini berjalan tertib dan penuh keakraban. Seluruh pihak sepakat menjaga stabilitas daerah melalui komunikasi terbuka dan dialog sosial yang berkelanjutan.
“Hubungan industrial yang sehat akan mendukung produktivitas dan kesejahteraan bersama. Polri siap menjadi jembatan antara pekerja dan pemerintah agar setiap aspirasi tersalurkan dengan baik,” tegas Kapolda.
Dalam forum dialog, para perwakilan serikat menyampaikan beberapa aspirasi penting, di antaranya pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan, peningkatan frekuensi LKS Tripartit Provinsi, pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kaltara, serta perlindungan hukum bagi buruh yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Selain itu, Sekretaris Disnaker Kota Tarakan Hanto Bismoko menjelaskan bahwa hubungan industrial di Tarakan sejauh ini berjalan kondusif.
“Selama lima tahun terakhir, tidak ada aksi unjuk rasa besar karena kuatnya komunikasi antara buruh, pemerintah, dan aparat keamanan,” tutupnya.(*)
