TARAKAN — Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Utara kini diperkuat melalui sistem digitalisasi anggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara lewat Bappeda Litbang Kaltara berpartisipasi dalam uji coba penandaan dan pelacakan anggaran daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan yang digelar di Kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Jumat (10/10/2025) lalu itu dihadiri perwakilan berbagai instansi daerah.
Tujuannya, memastikan setiap rupiah dalam program pencegahan dan penurunan stunting dapat dilacak dan dievaluasi secara transparan.
“Ini kali pertama Kemendagri melakukan pemetaan dan penandaan di Kalimantan Utara terkait percepatan penurunan stunting,” ujar Yudha Kristianto, Perencana Ahli Muda Bappeda Litbang Kaltara.
Sistem yang digunakan terintegrasi dalam e-Bangda dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), sehingga memudahkan pemerintah dalam menyusun, melacak, dan mengevaluasi kinerja program di berbagai level pemerintahan.
Bappeda berharap pemetaan ini dapat menjangkau hingga level rincian belanja, agar manfaat anggaran penurunan stunting benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan data sementara, total anggaran tertagging untuk program pencegahan stunting di Kalimantan Utara mencapai Rp44 miliar, tersebar di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar seluruh anggaran pencegahan stunting benar-benar efektif dan berdampak nyata,” tutup Yudha.(*)
