BENTANG HUTAN alam di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), sejak lama menjadi salah satu penyangga ekologi penting di utara Kalimantan. Namun, di balik luasnya kawasan hijau itu terdapat aktivitas perusahaan industri kehutanan berskala besar yang beroperasi melalui mekanisme konsesi negara. Yakni PT ITCI Kayan Hutani (IKANI) sebagai pemegang konsesi hutan alam berskala raksasa di wilayah tersebut.
Perusahaan ini memegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan luas konsesi sekira 218.375 hektare. Area sebesar itu menjadikan IKANI sebagai salah satu pemegang konsesi hutan alam terbesar di provinsi Kaltara.
Wilayah operasinya berada di kawasan hutan produksi negara yang secara administratif berada di Kabupaten Bulungan, serta sebagian wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
Izin konsesi nya pun tidak muncul tiba-tiba, ia diberikan melalui serangkaian keputusan pemerintah pusat, mulai dari SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 248/KPTS-II/2000, kemudian diperbarui melalui SK Menteri Kehutanan No. SK.160/Menhut-II/2005, hingga perubahan terbaru melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1455/MENLHK/2021. Melalui regulasi inilah perusahaan memperoleh hak memanfaatkan kayu dari kawasan hutan produksi negara.
Secara hukum, konsesi itu sah sebab negara memberikan mandat pengelolaan hutan kepada perusahaan melalui skema PBPH atau IUPHHK-HA.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada legalitasm Skala konsesi milik perusahaan yang mencapai ratusan ribu hektare itu memiliki pengaruh besar pada lanskap hutan Bulungan.
Setiap tahun aktivitas pemanfaatan kayu dilakukan melalui rencana kerja yang membuka blok-blok tebangan baru. Jalan logging dibangun untuk menjangkau kawasan yang lebih dalam, dan kegiatan produksi terus bergeser dari satu area ke area lain.
Proses ini tidak selalu terlihat sebagai kerusakan besar dalam waktu singkat. Hutan memang tidak langsung hilang. Namun dalam jangka panjang, penebangan yang terus berulang dapat mengubah struktur ekosistem secara perlahan. Hutan primer berubah menjadi hutan sekunder, keanekaragaman hayati menurun, dan lanskap yang dahulu utuh menjadi terfragmentasi.
Di sisi lain, kawasan konsesi milik IKANI bukan ruang kosong, di dalamnya terdapat sungai, habitat satwa, serta wilayah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat pedalaman untuk berburu, meramu dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ironisnya, ketika aktivitas industri kehutanan meluas, ruang hidup itu ikut terdesak.
Persoalan lain adalah transparansi, Publik nyaris tidak memiliki akses terhadap detail lokasi Rencana Kerja Tahunah (RKT), luas tebangan aktual, maupun kondisi hutan yang tersisa. Padahal dampak aktivitas itu tidak hanya dirasakan perusahaan dan negara, tetapi juga masyarakat pedalaman yang bergantung pada hutan sebagai sumber hidup.
Bagi komunitas lokal, hutan bukan sekadar komoditas kayu. Ia adalah ruang pangan, sumber air, obat-obatan, serta identitas budaya. Ketika hutan menyusut, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga sistem kehidupan yang telah berlangsung turun-temurun.
Kaltara selama ini sering dipromosikan sebagai provinsi dengan tutupan hutan yang masih luas, narasi pembangunan hijau juga kerap digaungkan untuk menjaga keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan. Sayangnya narasi itu akan kehilangan makna jika pengelolaan konsesi hutan tidak diawasi secara ketat.
Konsesi yang dikelola IKANI ini membuktikan masa depan hutan Bulungan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan konservasi, tetapi bagaimana negara mengontrol aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di kawasan produksi.
Legalitas izin memang penting, tetapi yang lebih penting yakni memastikan pengelolaan hutan tidak sekadar memenuhi prosedur administratif, melainkan benar-benar menjaga keberlanjutan ekosistem.
Jika pengawasan lemah dan transparansi minim, konsesi raksasa dapat berubah menjadi mesin penguras hutan yang berjalan perlahan namun pasti. Dan ketika dampaknya benar-benar terasa, sering kali sudah terlambat untuk mengembalikan hutan seperti semula.
Tulisan tajuk ini ingin mengingatkan bahwa hutan di Bulungan bukan hanya aset ekonomi. Tapi warisan ekologis yang menentukan masa depan lingkungan di Provinsi ke 34 ini.
Karena itu, pengelolaan konsesi berskala besar seperti IKANI seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kegiatan bisnis, tetapi sebagai tanggung jawab besar terhadap kelestarian alam dan kehidupan generasi mendatang.(*)
