TANJUNG SELOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai tahun depan (2025), telah diujicoba di lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, pihak legislatif mengingatkan pemerintah daerah setempat dapat menyiapkan program pemerintah pusat itu berjalan dengan lancar.
Hal itu disampaikan ketua fraksi Golkar DPRD Kaltara, Aluh Berlian kepada awak media, belum lama ini.
“Pemerintah Daerah harus bisa mengantisipasi potensi terjadinya kekurangan bahan pangan yang mendukung program ini,” kata Aluh Berlian.
Aluh Berlian mengungkapkan, program tersebut berpotensi menimbulkan lonjakan kebutuhan sejumlah bahan makanan yang masuk dalam kategori komoditas pangan strategis.
“Tentunya kesiapan perlu mendapat perhatian khusus agar implementasinya tidak terhambat akibat masalah pasokan,” ujarnya.
“Program Makan Bergizi Gratis ini tentu akan meningkatkan konsumsi bahan makanan pokok. Kita perlu mempersiapkan diri untuk memastikan ketersediaan pangan, mengingat beberapa kabupaten dam kota Kaltara masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah,” sambungnya.
Aluh juga menegaskan, program ini akan melibatkan distribusi pangan dalam jumlah besar sehingga perlu koordinasi yang intensif antara Pemerintah Daerah, pusat, dan pihak terkait lainnya.
“Pemerintah harus memetakan secara tepat jumlah kebutuhan bahan pangan yang diperlukan selama program ini berjalan.
Pemetaan ini sangat penting untuk mengetahui jumlah pasti bahan pangan yang dibutuhkan, dan kemudian menganalisis tingkat kecukupannya dengan melihat potret ketersediaan pangan yang ada di daerah tersebut,” kata politisi senior wanita asal Partai Golkar itu.
Pemetaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang potensi ada atau tidaknya ketimpangan pasokan pangan antara daerah yang satu dengan lainnya. Aluh juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan data umum, namun harus mendalam dalam melihat kondisi lapangan.
“Perlu dilakukan pendataan yang lebih terperinci, tidak hanya pada aspek ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan distribusi dan akses terhadap pangan tersebut,” ujarnya.
Langkah tersebut akan membantu untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan.
“Apabila hasil analisis menunjukkan adanya potensi kekurangan pasokan pangan, perlu segera dilakukan langkah strategis,” tutupnya (*)
