TANJUNG SELOR – Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong, meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Untuk efesien, efektif dan tepat sasaran pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Hal itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, belum lama ini.
“Penggunaan anggaran tidak sekadar terserap secara optimal, tetapi benar-benar bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi isu-isu strategis di daerah,” kata Yancong, pekan kemarin.
“Penggunaan APBD harus diprioritaskan pada program yang berdampak nyata, tidak boleh ada pemborosan penggunaannya untuk hal-hal yang tidak relevan dengan kebutuhan warga Kaltara,” lanjutnya.
Yancong menegaskan, OPD di bawah kepemimpinan kepala daerah harus dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan sehingga APBD memberikan kontribusi maksimal untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah.
“Arahan ini sejalan dengan implementasi program kebijakan nasional yang tercantum dalam Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dijelaskannya, kebijakan anggaran harus menitikberatkan pada sejumlah program prioritas strategis yang perlu didukung oleh pemerintah daerah. Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda.
“Termasuk upaya hilirisasi sumber daya alam di Kaltara yang kaya akan potensi tambang dan energi lainnya,” tegasnya.
Untuk itu, program-program ini harus menjadi bagian dari perencanaan dan realisasi APBD Pemprov Kaltara.
OPD juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam mendukung pengendalian inflasi dan penguatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, akses listrik, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh pelosok Kaltara
“Infrastruktur yang memadai akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Yancong.
Ia menambahkan, pemberdayaan masyarakat lokal juga harus jadi perhatian Pemerintah daerah.
“Selain mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis digital juga perlu ditingkatkan,” tutupnya. (*)
