TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) memperkuat langkah menuju tata kelola pembangunan berbasis data. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan dan program daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan berkelanjutan.
Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda & Litbang Kaltara, Dian Suryanata mengatakan, transformasi digital menjadi pondasi penting dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Melalui sistem monitoring terintegrasi, pemerintah dapat memantau progres secara real time dan mengidentifikasi hambatan di lapangan dengan lebih cepat.
“Perencanaan yang kuat hanya bisa terwujud jika didukung oleh data yang valid dan mudah diakses. Karena itu kami terus memperkuat sistem informasi pembangunan agar seluruh perangkat daerah memiliki acuan yang sama,” ujar Dian.
Ia menjelaskan, sistem tersebut tidak hanya berfungsi untuk pengumpulan data, tetapi juga menjadi alat analisis dalam menilai efektivitas program lintas sektor — mulai dari kelautan, pertanian, hingga pengembangan wilayah. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan berdasarkan capaian nyata dan kebutuhan masyarakat.
“Monitoring bukan sekadar laporan administrasi. Kami ingin melihat sejauh mana hasil pembangunan berdampak langsung terhadap ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dian menambahkan, sinergi antarinstansi juga menjadi kunci agar transformasi digital berjalan efektif. Program lintas sektor yang saling berkaitan harus disatukan dalam satu arah kebijakan yang jelas dan berorientasi pada hasil.
“Tujuan kami memastikan semua perangkat daerah bergerak dalam arah kebijakan yang sama. Dengan sinergi yang kuat, pembangunan bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.
Upaya ini, lanjut Dian, merupakan bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang terserap, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.(*)
