TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini mengambil langkah baru dalam upaya menekan angka kemiskinan. Tidak lagi semata mengandalkan program pemerintah, tetapi dengan menggandeng sektor swasta agar peran Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi lebih strategis dan berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara, Bertius, menegaskan bahwa dunia usaha memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di daerah, asalkan arah kontribusinya tepat.
“CSR jangan berhenti di acara simbolis atau seremonial. Kita ingin perusahaan ikut ambil bagian langsung dalam mengubah kondisi masyarakat miskin,” ujar Bertius, Minggu (4/10/2025).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi akan menggunakan Data Sosial Ekonomi Terpadu Nasional (DSE-TN) sebagai dasar pemetaan wilayah prioritas penerima manfaat. Data tersebut akan disinergikan dengan wilayah operasi perusahaan agar intervensi CSR lebih fokus dan terukur.
“Misalnya, ada perusahaan beroperasi di wilayah tertentu, dan di sana ada masyarakat miskin yang terdata. Maka kami arahkan CSR perusahaan tersebut ke sana agar dampaknya nyata,” jelasnya.
Lebih jauh, Bertius menekankan bahwa bentuk CSR yang diharapkan bukan hanya bantuan materi, melainkan kegiatan pemberdayaan—mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan fasilitas kesehatan.
“Pendekatan ini kita sebut CSR berbasis pemberdayaan, agar masyarakat punya daya tahan ekonomi dan keluar dari ketergantungan,” tegasnya.
Langkah Pemprov Kaltara ini juga menjadi bagian dari model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat. Melalui sinergi tersebut, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan menentukan keberhasilan penurunan kemiskinan di Kaltara,” pungkas Bertius.
Dengan strategi baru ini, Kaltara menargetkan penurunan signifikan angka kemiskinan dalam lima tahun mendatang—bukan hanya melalui bantuan, tetapi lewat transformasi sosial dan ekonomi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.(*)
