TANJUNG SELOR — Pagi tadi, Lapangan Agatis di pusat ibu kota Kalimantan Utara (Kaltara) Tanjung Selor tampak berbeda. Spanduk bertuliskan “Kolaborasi Menuju Kaltara Maju, Makmur, dan Berkelanjutan” membentang di antara deretan bendera merah putih yang berkibar dengan ditiup angin sungai Kayan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengenakan pakaian adat Bulungan, berdiri tegak memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-13 Provinsi Kalimantan Utara, Sabtu (25/10/2025).
Bagi provinsi termuda di Indonesia ini, perayaan ulang tahun bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah penanda perjalanan panjang membangun daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di tengah tantangan konektivitas, ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
“Insyaallah, kita prioritaskan konektivitas antarwilayah, terutama Malinau dan Nunukan. Dengan begitu, sembako untuk saudara kita di perbatasan bisa didrop langsung dari wilayah sendiri,” ujar Gubernur Zainal dengan suara mantap.
Sejak dimekarkan dari Kalimantan Timur pada 2012 silam melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara terus berjuang menutup kesenjangan antarwilayah. Banyak desa di pedalaman masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi urat nadi yang menentukan harga kebutuhan pokok dan laju ekonomi.
Kini, Gubernur Zainal menempatkan konektivitas sebagai prioritas utama. Pembangunan jalan penghubung Malinau–Krayan dan akses laut dari Tarakan ke Nunukan menjadi bagian dari upaya besar membangun kemandirian logistik.
“Jika konektivitas antarwilayah terwujud, masyarakat di perbatasan tidak perlu lagi menunggu pasokan dari luar. Ini soal kedaulatan ekonomi dan harga diri bangsa,” tegas Zainal yang pernah menjabat Wakapolda pertama di Polda Kaltara ini.
Meski tergolong provinsi muda, capaian ekonomi Kaltara patut dicatat. Sebab, di tengah gejolak harga pangan nasional, angka inflasi Kaltara mampu bertahan di 2,1 persen dan tercatat yang terendah di Indonesia.
Selain itu, Pemerintah provinsi mengombinasikan pasar murah, program bantuan sosial, dan dukungan UMKM untuk menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat.
“Inflasi bisa ditekan bukan karena kebetulan. Ini hasil kerja bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujar Gubernur Zainal.
Ia juga mengapresiasi peran pelaku UMKM yang terus tumbuh di kota dan desa, memproduksi pangan lokal hingga kerajinan khas. UMKM di Kaltara kini bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga benteng ketahanan sosial.
Pada perayaan HUT ke-13 tahun ini, Gubernur Zainal juga memperkenalkan produk lokal baru: Air Mineral “Kaltara di Hati.”
Meski saat ini diproduksi di luar daerah, pemerintah berencana membangun pabrik pengolahan air minum lokal di Kaltara pada 2026.
Langkah ini menjadi simbol kemandirian ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kaltara punya air terbaik, bersih dan tidak tercemar. Sudah saatnya kita manfaatkan untuk produk kebanggaan daerah,” ucapnya.
Dengan populasi yang tersebar di lima kabupaten/kota yakni Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Tarakan. Kaltara tumbuh sebagai provinsi strategis di gerbang utara Nusantara. Namun, posisi perbatasan juga membawa tantangan tersendiri.
Siaran televisi dan radio Malaysia masih lebih mudah ditangkap dibandingkan saluran nasional. Karena itu, ke depan, pembangunan konektivitas juga harus dibarengi dengan penguatan penyiaran publik dan literasi digital.
“Kaltara tidak boleh hanya menjadi penonton di beranda utara. Kita harus berdiri tegak, menjadi pemain di rumah sendiri,” tutur Zainal.
Peringatan HUT ke-13 Kaltara kali ini digelar sederhana, tanpa kemewahan, namun tetap menghadirkan hiburan rakyat.
Zainal menyebut kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan cerminan dari semangat gotong royong yang ingin dijaga.
“Kita rayakan tanpa hura-hura, tapi penuh makna. Karena pembangunan sejati adalah tentang kebahagiaan masyarakat,” katanya.
Di usia ke-13, Kalimantan Utara masih menapaki jalan panjang menuju kemajuan. Namun, dengan semangat kolaborasi dan keberanian membangun dari perbatasan, Kaltara kini bukan lagi daerah yang menunggu bantuan, tetapi wilayah yang mulai menentukan arah masa depannya sendiri.(*)
