TANJUNG SELOR – Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Bustan, memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (23/6/2025) pagi.
Mewakili Gubernur Kaltara, Bustan menyampaikan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu. Tentang pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan optimalisasi tata kelola Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan BKN berpesan terkait dengan PPPK benar-benar dilakukan evaluasi, dan tentunya teman-teman sudah mendapatkan SK untuk bekerja dengan baik,” kata Bustan.
Terkait pengembangan karir dalam ASN, ia menekankan pentingnya dilaksanakan mutasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Berdasarkan pesan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir pada pelaksanaan program strategis nasional. Ada beberapa program strategis nasional yang harus kita kawal tidak hanya satu OPD, semua OPD perlu menyukseskan Asta cita,” tegas Bustan.
Beberapa poin penting lainnya adalah menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang wajib dilaksanakan dan dukung sepenuhnya, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan, hingga Koperasi Merah Putih.
“Arahan dari Sekjen Kemendagri mari pemerintah daerah dari jabatan struktural tertinggi sampai level bawah, untuk benar-benar memperhatikan apabila ada penyampaian semacam surat dan sebagainya segera ditindaklanjuti untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Bustan mengingatkan pentingnya kesejahteraan dalam melaksanakan tugas.
“Ketika pegawai kita ingin sejahtera tentu saja APBD kita wajib sejahtera. Saya minta beberapa OPD pengampuh pajak dan retribusi untuk kembali melakukan evaluasi kinerja,” tegas Bustan.
Bustan mengungkapkan, hasil penelusurannya ditemukan adanya beberapa informasi investasi, kelihatan pra konstruksi yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga berdampak kepada data makro provinsi Kaltara.
“Investasi di Kaltara terus bertumbuh, namun hasil identifikasi didapatkan pertumbuhan ekonomi yang terus melambat. Ada beberapa mata rantai yang menjadi kendala terhadap terjadinya perlambatan ekonomi di Kaltara,” ungkapnya.
“Informasi yang kita dapatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaltara di tahun ini mengalami melambat diangka yang tidak terlalu jauh namun berpengaruh terhadap target dan sasaran di dokumen RPJMD,” tambah Bustan.
Selain itu, beberapa daerah masih belum optimal dalam pelaksanaan program strategis nasional sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia dan termasuk Kaltara.
“Kita tahu semua fiskal kita terus lurus. Saya minta kepala perangkat daerah kembali mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, dan apa yang menjadi peluang dan ancaman, mari kita petakan dan identifikasi,” tutupnya.(*)
