TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan memfokuskan belanja daerah pada program-program prioritas di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pada 2026.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pun diminta melakukan efisiensi belanja sekaligus memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kebijakan itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 di Tanjung Selor, Rabu (5/8/2026).
“Keterbatasan fiskal harus dijawab dengan penajaman prioritas pembangunan. Karena itu, belanja operasional yang tidak mendukung pencapaian target kinerja diminta dikurangi agar ruang fiskal dapat diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Denny.
“Kita berkumpul untuk melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama, dan penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” sambung dia.
Denny bilang, seluruh OPD dapat mengefisienkan perjalanan dinas, kegiatan yang bukan prioritas serta belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan indikator kinerja utama.
*Anggaran diarahkan untuk memperkuat penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Denny juga mengingatkan setiap perangkat daerah menerapkan prinsip value for money, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur.
“Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tanpa memberi nilai tambah bagi publik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, selain melakukan efisiensi, pemerintah daerah juga mendorong OPD mencari alternatif pembiayaan di luar APBD melalui pendanaan iklim, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dukungan kementerian dan lembaga.
“Disiplin dalam pengelolaan anggaran, perencanaan yang tepat dengan pengawasan yang kuat, menjadi kunci agar pembangunan di Kalimantan Utara tetap berjalan optimal meski dihadapkan pada tekanan fiskal,” tutupnya.(*)
