JAKARTA – Ratusan calon Daerah Otonomi Daerah (DOB) se-Indonesia mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan (Forkonas PP) DOB di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Jum’at (21/2/2025) lalu.
Termasuk enam calon DOB asal Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yakni Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Apau Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan dan Kabupaten Sungai Kayan.
Ketua Presidium DOB Kabupaten Apau Kayan, Ibau Ala mengatakan, kehadiran pihaknya untuk memberikan dukungan atas tuntutan presidium ke pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium tentang pemekaran daerah.
“Kami optimis di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini moratorium tentang pemekaran daerah akan dicabut,” kata Ibau Ala, Minggu (23/2/2025)
“Sebab, pemekaran ini jadi harapan warga Apau Kayan yang tinggal di Perbatasan Indonesia-Malaysia,” lanjut dia.
Ibau mengungkapkan, DOB Apau Kayan merupakan wilayah yang memiliki kaitan dengan kepentingan strategis nasional di perbatasan. Apalagi, pemerintah juga telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara yang ada di Apau Kayan.
“Pengembangan kawasan perbatasan sebagai solusi konkret untuk percepatan pemekaran DOB Apau Kayan, ini yang diharapkan dapat segera terealisasi setelah berakhirnya moratorium. Kita juga berkomitmen untuk menjaga wilayah ini sebagai bagian dari NKRI (negara kesatuan republik indonesia),” ungkapnya.
Ibau Ala yang juga menjabat anggota DPRD Kabupaten Malinau ini menjelaskan, DOB Apau Kayan secara administrasi sudah tidak ada masalah. Bahkan 4 kecamatan yakni Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Boh dan Kecamatan Persiapan Long Sule telah bersiap jika moratorium dicabut.
“Konektifitas wilayah berupa kebutuhan infrastruktur jalan ini sangat dibutuhkan warga Apau Kayan, ini sudah kami sampaikan lagi di Munas tersebut. Mudah-mudahan Pemerintah pusat bisa merespon segera,” jelasnya.
Ibau menambahkan, tim Presidium bersama pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau telah bertemu dengan pihak kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan di Jakarta membahas pembangunan infrastruktur dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Perbatasan ke Apau Kayan.
“Kondisi jalan yang terputus juga sudah kami sampaikan, terkait SOA tahun ini (2025) berjalan hingga Agustus. Pemerintah pusat akan melanjutkan hingga Desember atau dianggarkan lagi melalui APBN Perubahan tahun 2025,” ujarnya.
Adapun SOA tahun 2025 dari Kemenhub yakni penerbangan dari Samarinda (Kaltim) ke bandara Long Ampung (Apau Kayan) sebanyak 4 kali, Tanjung Selor-Long Ampung, Malinau-Long Ampung dan Tarakan-Long Ampung.
“Penerbangan subsidi ini sangat membantu masyarakat Apau Kayan, pembangunan infrastuktur seperti jalan dan jembatan juga sangat diharapkan,” tutupnya.
Diketahui pada Munas Forkonas PP DOB di Gedung Nusantara V DPR RI, Syaiful Huda kembali terpilih sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 secara aklamasi.
Politikus asal Jawa Barat menegaskan komitmennya terus menyuarakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara terbatas.
“Masih banyak daerah yang wilayah teritorialnya sangat luas sehingga layanan publik belum maksimal, untuk itu pemekaran wilayah sangat diperlukan,” tegas Syaiful Huda.(*)
