TARAKAN —Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Bappeda Litbang Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, khususnya kawasan strategis nasional seperti Krayan dan Sei Menggaris.
Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, saat menghadiri Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, di Swiss-Belhotel Tarakan pada Jumat 3 Oktober lalu.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukungnya benar-benar sinkron dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional,” tegas Bertius.
Menurutnya, kehadiran Bappeda Litbang dalam forum bersama DPR RI dan Kemendagri menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan pusat dan daerah, agar pembangunan di wilayah perbatasan tidak berjalan sektoral.
“Pembangunan perbatasan adalah kerja besar lintas instansi. Karena itu, sinergi dan komunikasi antarpihak menjadi kunci,” kata Bertius.
Bertius menambahkan, Bappeda Litbang Kaltara kini tengah memperkuat peran riset dan analisis data dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), terutama untuk memastikan proyek strategis nasional di Kaltara berjalan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, yang menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas utama daerah.
“Kami ingin pembangunan PLBN Krayan dan Sei Menggaris bukan hanya memperkuat konektivitas ekonomi, tapi juga mempertegas posisi Kaltara sebagai beranda depan NKRI,” ungkapnya.
Melalui momentum koordinasi bersama pemerintah pusat dan DPR RI, Bappeda Litbang Kaltara berharap dukungan kebijakan dan alokasi anggaran terus berlanjut, sehingga percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat terwujud secara nyata.
“Kaltara siap menjadi pintu depan pembangunan Indonesia di utara. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis percepatan pembangunan perbatasan bisa terwujud secara berkelanjutan,” tutup Bertius.(*)
