MALINAU – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menegaskan, pembangunan akses jalan darat menuju wilayah pedalaman Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Keterbatasan infrastruktur jalan selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di Pedalaman dan perbatasan,” kata Ingkong Ala saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Pujungan, 17 – 18 November 2026.
“Apalagi, warga masih bergantung pada jalur sungai menggunakan longboat untuk mengangkut barang maupun kebutuhan sehari-hari,” sambung dia.
Hal itu disampaikan Ingkong Ala saat pertemuan bersama kepala desa, tokoh adat, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, persoalan konektivitas itu menjadi salah satu keluhan utama.
Ingkong Ala menilai, pembangunan jalan darat yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat perekonomian di Kabupaten Malinau dapat menekan biaya logistik sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat oleh perdebatan mengenai status kewenangan jalan, apakah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Masyarakat perbatasan juga punya gengsi, malu kalau dikasih subsidi terus-terusan. Tapi apa boleh buat karena jalan belum ada. Makanya pemerintah harus bangun jalannya. Jangan kita sibuk berdebat masalah status jalan nasional, provinsi, atau kabupaten, karena perut masyarakat itu tidak ada status nasional atau kabupaten,” tegasnya.
Selain jalan, pembangunan jembatan penghubung juga menjadi perhatian. Ingkong Ala mengungkapkan telah meminta tim teknis bersama pihak balai melakukan pengukuran ulang agar perencanaan dan pabrikasi jembatan sesuai dengan kondisi lapangan.
Sementara itu, terkait program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan penumpang yang sempat terhenti akibat efisiensi anggaran tahun ini, Pemprov Kaltara akan mengupayakan penganggaran kembali pada tahun mendatang.
“Pembangunan konektivitas transportasi merupakan kebutuhan mendasar masyarakat pedalaman. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan,” pungkasnya.(*)













