TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan percepatan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di Kabupaten Bulungan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Usulan itu mencakup delapan zona karst yang dinilai memiliki fungsi penting bagi kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air.
Usulan itu disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 500.10.3/2352/DESDM/SETDA tertanggal 10 Juni 2026, sebagai tindak lanjut hasil identifikasi, verifikasi serta pembahasan bersama Badan Geologi.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, kawasan yang diusulkan telah melalui kajian dan dinilai memenuhi kriteria penetapan KBAK berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012.
“Hasil identifikasi menemukan karakteristik bentang alam eksokarst dan endokarst yang khas. Kawasan tersebut juga memiliki fungsi sebagai sistem tata air alami serta daerah imbuhan air tanah,” kata Ferdy.
Dijelaskannya, delapan zona yang diusulkan meliputi Batu Tumpuk, Batu Putih, Pimping, Gunung Putih, Gunung Seriang, Long Sam, Long Pari, dan Batu Benau di Kabupaten Bulungan.
Hasil analisis hidrogeologi juga menunjukkan adanya sungai bawah tanah dan sejumlah mata air dengan kualitas air yang baik. Keberadaan sumber air tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam upaya perlindungan kawasan karst.
“Penetapan KBAK diharapkan memberikan kepastian terhadap kawasan yang harus dilindungi sekaligus menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang secara berkelanjutan,” jelas Ferdy.
Dia menegaskan, penetapan kawasan bentang alam karst bukan bertujuan menghambat pembangunan maupun investasi. Sebaliknya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan batas kawasan lindung sehingga aktivitas pembangunan dapat berlangsung sesuai ketentuan.
“Dalam proses identifikasi dan pembahasan, pemerintah melibatkan pemerintah daerah, Badan Geologi, pelaku usaha, serta pemerhati lingkungan,” tegasnya.
Saat ini, dokumen usulan yang dilengkapi peta delineasi dan rekomendasi hasil pembahasan telah disampaikan kepada Badan Geologi Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut hingga penetapan oleh Menteri ESDM.
“Pemprov Kaltara berharap penetapan kawasan tersebut dapat menjaga fungsi ekologis karst, melindungi sumber air baku masyarakat, sekaligus memberikan kepastian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulungan,” tutupnya.(adv)
