TARAKAN – Komisi Informasi Kalimantan Utara (Kaltara) memulai pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2024 yang melibatkan perangkat daerah Provinsi Kaltara dan kabupaten kota.
Dimulainya pelaksanaan Monev KIP 2024 di Kaltara ini ditandai dengan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian kuesioner melalui e-monev.
“Kegiatan kami gelar dua tahap. Tahap pertama pada 4 Juli untuk PD Bulungan, Nunukan dan Malinau. Tahap kedua, hari ini untuk PD Tarakan, PD KTT dan PD Kaltara,” kata Niko Ruru, Ketua Tim Penilai Monev KIP Kaltara 2024.
Menurutnya, kegiatan yang didukung penuh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara ini diikuti antusias oleh perangkat daerah.
“Bahkan saat sosialisasi di Nunukan, ada peserta yang datang dari Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Ogong. Mereka dari pedalaman yang jauh ke ibukota kabupaten, namun sangat antusias ingin berpartisipasi pada kegiatan yang baru pertama kali digelar KI Kaltara,” ujar pria yang juga jabat Wakil Ketua KI Kaltara.
Sementara itu, Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari mengatakan, Monev KIP 2024 digelar untuk mengukur kepatuhan perangkat daerah terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan pelaksanaannya.
“Ada 219 perangkat daerah yang kami harapkan berpartisipasi mengisi kuesioner saat pelaksanaan Monev KIP ini,” ujarnya.
“Diantaranya 30 perangkat daerah Provinsi Kaltara, 39 Kabupaten Bulungan, 30 Kota Tarakan, 49 Kabupaten Nunukan, 42 Kabupaten Malinau dan 29 Kabupaten Tana Tidung,” lanjut Fajar.
Ia menjepaskan, pelaksanaan Monev KIP dibagi menjadi tiga cluster masing- masing cluster perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten dan kota serta pemerintah kecamatan.
“Masing- masing cluster, berdasarkan hasil verifikasi kuesioner akan dipilih 10 peserta untuk selanjutnya ke tahapan presentasi,” tutupnya.(*)
