TARAKAN – Komisi II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di Kota Tarakan, belum lama ini.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengungkapkan, RDP ini membahas berbagai persoalan di lapangan seperti anjloknya harga rumput laut di Nunukan dan Tarakan.
“komoditas rumput laut punya peran penting untuk meningkatkan perekonomian di daerah ini, tapi harganya terkadang tidak bisa dikendalikan atau anjlok sehingga mengganggu pendapatan petani rumput laut,” kata Nasir.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kabupaten Nunukan ini berharap ada sinergitas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah kota (Pemkot) Tarakan serta Pemprov bersama DPRD Kaltara dan Kabupaten/kota untuk membantu selesaikan masalah ini.
“Pemerintah harus hadir membantu carikan solusi ini dan jangan sekadar beralasan harga ini anjlok karena faktor global. Perlindungan harga dan stabilitas pasar harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Selain itu, pencurian hasil rumput laut juga harus jadi perhatian serius, karena dapat merugikan petani.
“kita juga mengakui bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas terkait mengatasi masalah ini karena terbatasnya anggaran. Perlu ada kerja sama dengan TNI AL dan Polairud untuk memperkuat pengawasan,” jelasnya.
Nasir menambahkan, Komisi II DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah untuk merintis industri pengolahan rumput laut di Kaltara. Apalagi, wilayah Nunukan dan Tarakan punya potensi besar untuk mengembangkan industri yang dapat meningkatkan kualitas dan harga jual rumput laut.
“Nunukan dan Tarakan ini sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia. Perlu adanya pabrik pengolahan rumput laut yang juga bisa membuka peluang lapangan kerja,” tutupnya.(*)
