TANJUNG SELOR – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mengemuka. Kali ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memastikan, proyek strategis itu akan dikembangkan melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius mengatakan, pembangunan perkeretaapian merupakan bagian dari upaya mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah pusat telah memberikan arahan bahwa pembangunan kereta api dilakukan melalui investasi swasta dengan tetap berkoordinasi bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI),” kata Bertius, Selasa (2/6/2026)
“Ini murni investasi swasta, tidak menggunakan APBD maupun APBN. Pemerintah daerah mendukung karena sejalan dengan kebutuhan peningkatan konektivitas dan pengembangan ekonomi di Kaltara ,” sambung dia.
Bertius menjelaskan, dari sisi perencanaan proyek kereta api ini bukanlah gagasan baru. Sebelumnya, Pemprov telah memiliki masterplan perkeretaapian sejak 2015. Dokumen itu bahkan telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 serta telah melalui tahapan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan detail engineering design (DED).
“Namun, seiring perkembangan kawasan industri dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah dokumen perencanaan perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, investor yang saat ini menyatakan minat untuk menggarap proyek tersebut adalah PT Indonesia Transit Synergy (INTRA).
“Perusahaan itu telah memaparkan rencana investasi senilai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun kepada Pemprov dan DPRD Kaltara,” ungkapnya.
Selain menghadirkan moda transportasi baru, proyek ini diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal selama tahap konstruksi.
“Dalam konsep yang sedang dibahas, jaringan kereta api akan menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Kaltara, mulai dari Tanjung Selor, Bulungan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan,” ujarnya.
Jalur tersebut diharapkan menjadi solusi transportasi yang mampu mempercepat mobilitas orang dan barang di wilayah perbatasan. Tidak hanya itu, jaringan perkeretaapian Kaltara juga diproyeksikan terintegrasi dengan jaringan transportasi Kalimantan dan terkoneksi menuju IKN melalui Kalimantan Timur.
“Dalam visi jangka panjang, konektivitas bahkan diarahkan hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam,” jelasnya.
Bertius bilang, salah satu koridor yang mulai menjadi perhatian yakni jalur Tanah Kuning–Mangkupadi di Kabupaten Bulungan. Koridor ini dinilai strategis karena berada di kawasan industri dan pelabuhan yang tengah berkembang pesat.
Keberadaan kereta api di kawasan tersebut diyakini dapat menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta meningkatkan daya saing investasi di Kaltara.
“Saat ini, pemerintah masih melakukan pemutakhiran masterplan, pencermatan aspek hukum kerja sama, penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan investor, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI,” tegasnya.
Meski belum memasuki tahap pembangunan fisik, Bertius optimistis proyek tersebut dapat terus bergerak maju dan menjadi salah satu terobosan besar pembangunan infrastruktur di Bumi Benuanta.
“Harapannya, kereta api dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, dan membuka peluang investasi yang lebih besar bagi Kaltara,” tutupnya. (*)
