TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan dukungan untuk mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan. Langkah ini sejalan dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menargetkan sekitar 60 desa di Kaltara yang belum menikmati akses listrik.
Program itu ditargetkan diselesaikan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT PLN.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, mengatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan program tersebut melalui koordinasi lintas instansi, pemutakhiran data, serta penentuan wilayah prioritas.
“Kondisi geografis Kaltara yang memiliki wilayah pedalaman, terpencil dan perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan infrastruktur kelistrikan,” ujarnya.
“Program pemerataan listrik ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, kami di Dinas ESDM terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PLN agar desa-desa yang belum teraliri listrik dapat menjadi prioritas pembangunan,” sambung dia.
Ia menjelaskan, perluasan jaringan PLN bukan satu-satunya solusi untuk menjangkau seluruh wilayah. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), khususnya tenaga surya, juga menjadi alternatif bagi kawasan yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM memberikan perhatian dan prioritas terhadap percepatan pemerataan akses listrik di Kaltara.
“Ada sekitar 60-an desa yang belum berlistrik dan ini akan kita dorong penyelesaiannya secara bertahap,” kata Zainal saat menerima audiensi jajaran pimpinan PT PLN Kalimantan di Hotel Tarakan Plaza, Tarakan, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, program listrik desa mulai berjalan pada 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan. Pembiayaan program bersumber dari APBN dengan pelaksanaan pembangunan dikelola langsung oleh PLN.
Zainal menegaskan, Pemprov Kaltara akan mengawal pelaksanaan program melalui perangkat daerah terkait, khususnya Dinas ESDM. Koordinasi dengan PLN juga akan terus dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan jaringan listrik, Gubernur meminta PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh sambungan listrik baru.
Pemprov Kaltara, kata dia, siap mendukung melalui penyediaan dan pemutakhiran data masyarakat yang membutuhkan bantuan agar penyalurannya tepat sasaran.
Di sisi lain, PLN juga memprioritaskan penguatan pasokan listrik di wilayah perbatasan Krayan melalui revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli, menyatakan kesiapan PLN menjalankan program listrik desa di Kaltara. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di lapangan.
PLN juga menyiapkan skema Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu. Pendataan calon penerima bantuan akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara.
Percepatan pemerataan akses listrik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara.(*)
