TANJUNG SELOR – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), memberikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Anto Bolokot mengatakan, pihaknya meminta Pemprov Kaltara memaksimalkan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Pasalnya, Fraksi Golkar belum melihat adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sehingga perlu ditingkatkan pada tahun depan (2024)
“Fraksi Golkar melihat tidak ada peningkatan PAD yang signifikan, kami meminta saudara gubernur untuk lebih kreatif dalam memaksimalkan potensi pajak daerah,” kata Anto, belum lama ini.
Namun, pihaknya tetap memberi apresiasi terhadap pemprov yang terus berupaya meningkatkan pendapatan pada APBD 2024.
“Kami mengapresiasi saudara gubernur dan wakil gubernur selaku pemerintah dalam upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, baik melalui PAD dan transfer pemerintah pusat,” paparnya.
Fraksi Golkar, lanjut Anto, meminta Pemprov Kaltara bisa memprioritaskan pembangunan fisik yang sempat tertunda seperti pembangunan fisik atau infrastruktur.
“Saat ini harga kebutuhan masyarakat juga belum stabil sepert harga pangan yang tidak berangsur turun,” ungkapnya.
selain itu, Pemprov Kaltara diminta bisa merealisasikan kenaikan upah minimum untuk tahun 2024. Penetapan angka yang sudah dilakukan diharap dapat terealisasi dengan baik di lapangan.
“Kami dari Fraksi Golkar berharap pemerintah bisa merealisasikan kenaikan upah minimum yang sudah disepakati,” kata Anto Bolokot.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan besaran nominal sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 termasuk prediksi Silpa di tahun 2024
Sebab, besaran Silpa dinilai penting diketahui dan dipahami pihak legislatif sebagai bahan evaluasi kinerja pihak eksekutif. Utamanya dalam hal mendukung optimalisasi serapan anggaran.
“Besaran Silpan tentu menjadi evaluasi agar serapan anggaran bisa optimal,” jelasnya.
“Menghadapi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024. Fraksi Golkar juga menyampaikan pertanyaan perihal langkah pemerintah daerah untuk mendukung kondusifitas dan kelancaran pemilu nanti. terutama stakeholder dalam menciptakan pemilu yang lancar, aman dan damai,” jelasnya.
Fraksi Golkar juga meminta persoalan status kawasan perkampungan di Kecamatan Sembakung Atulai, Sebuku, Tulin Onsoi dan Lumbis bisa menjadi agenda prioritas Pemprov Kaltara
“Persoalan status kawasan perkampungan tersebut yang masuk konsesi PT. Adindo Hutani Lestari dan konsesi perusahaan lainnya, agar menjadi agenda prioritas Pemprov Kaltara agar dilepaskan dari konsesi,” kata Anto.
“Sebab sampai hari hari ini, perkampungan warga di beberapa kecamatan masuk dalam konsesi perusahaan, tentu ini menghambat pembangunan di wilayah tersebut,” ujarnya melanjutkan.
Persoalan longsor di Sembakung, Kabupaten Nunukan, turut menjadi salah satu poin dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024. Fraksi Golkar meminta eksekutif Pemprov Kaltara untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan longsor di sana.
“Terkait longsor di Sembakung yang sempat viral di media sosial baru baru ini, kami meminta agar ada alokasi anggaran cukup untuk membantu penanganan,” pungkasnya. (*)
