TANJUNG SELOR – Kekecewaan warga Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, memuncak setelah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mereka ajukan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Apalagi, putusan perkara Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Tjs itu dibacakan secara elektronik melalui sistem e-Court pada Jumat (13/11/2026).
Usai mengetahui hasil putusan itu, sejumlah warga mendatangi kantor PN Tanjung Selor untuk menyampaikan protes. Aksi tersebut sempat berlangsung ricuh. Sejumlah warga melempar gedung pengadilan hingga menyebabkan kaca bangunan pecah. Bahkan, kaca gedung dilaporkan pecah setelah ditendang oleh warga.
Sejumlah warga juga melontarkan cacian sebagai bentuk kekecewaan terhadap putusan majelis hakim.
Perwakilan warga Kampung Baru, Valdo mengatakan, warga kecewa karena gugatan PMH yang diajukan atas nama Arman dinyatakan tidak dapat diterima.
“Kita lihat tadi setelah hasil putusan keluar, warga Mangkupadi kesal. Kami merasa keadilan di negeri ini hilang. Kami datang meminta keadilan, tetapi justru merasa hak-hak kami dihilangkan,” kata Valdo di halaman PN Tanjung Selor.
Ia menilai, selama proses persidangan, pihaknya telah menghadirkan bukti-bukti yang dianggap kuat, terutama dalam agenda pembuktian. Valdo juga mempersoalkan pihak perusahaan yang menjadi tergugat karena menurutnya tidak dapat menunjukkan sertifikat asli yang dipermasalahkan.
“Kami telah membawa sertifikat asli dan lebih dahulu terbit, tetapi justru kami yang kalah dengan alasan putusan NO atau tidak dapat diterima,” ujarnya.
Meski kecewa, Valdo mengatakan warga belum menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya akan lebih dahulu berkonsultasi dengan tim kuasa hukum untuk mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding maupun upaya hukum lainnya.
Sementara itu, Juru Bicara PN Tanjung Selor Kelas IA, Febrian Ramadhan, membenarkan bahwa putusan perkara tersebut telah dibacakan secara elektronik pada Jumat pagi.
Terkait aksi warga yang berujung pada kerusakan fasilitas pengadilan, Febrian menyayangkan tindakan tersebut. Ia menegaskan, penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara damai.
“Kami berpandangan apabila aksi damai, tetapi terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu kami akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk tindak lanjutnya. Nanti akan kami kabari,” jelasnya.
Febrian juga menjelaskan, putusan NO bukan berarti majelis hakim telah menolak gugatan setelah memeriksa pokok perkara. Putusan tersebut berkaitan dengan aspek formalitas gugatan yang dinilai belum memenuhi ketentuan hukum acara.
Dengan demikian, majelis hakim belum memutus substansi atau pokok sengketa yang dipersoalkan para pihak.
“Jadi, materi gugatan tidak bisa diterima sama sekali. Formalitasnya menurut hakim belum terpenuhi secara formil, sehingga tidak dapat diterima. Dalam perkara ini tidak ada yang menang atau kalah, tetapi formalitas gugatan yang belum terpenuhi,” terangnya.
Ia menambahkan, pihak penggugat masih memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain banding, penggugat juga dapat mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kekurangan formalitas sebagaimana menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan sebelumnya.
“Selain banding, para pihak penggugat bisa mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki dan menentukan formalitas yang dinyatakan hakim tidak terpenuhi dalam putusan sebelumnya,” pungkasnya.(*)
