TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang menyebut dua anggota dewan diduga terlibat dalam insiden pengeroyokan yang terjadi pada Rabu (12/11/2025) sekitar pukul 12.50 WITA di Café Nara Gogi Yuk, Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
Klarifikasi disampaikan langsung Ketua DPRD Bulungan, Riyanto didampingi dua Wakil ketua DPRD Dwi Sugianto dan Tasa Gung serta Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bulungan, Sunaryo di Gedung DPRD Bulungan, Kamis (13/11/2025).
Riyanto menegaskan kedua anggota DPRD yang disebut yakni berinisial LB dari Partai Demokrat dan AHP dari PDIP tidak terlibat dalam aksi kekerasan sebagaimana diberitakan sebelumnya.
“Setelah kami klarifikasi langsung, keduanya berada di lokasi secara kebetulan. Mereka tidak tahu-menahu soal peristiwa yang terjadi. Justru mereka berupaya melerai agar situasi tidak memanas,” kata Riyanto.
Ia menjelaskan, kehadiran kedua anggota DPRD tersebut berawal dari kegiatan santai bersama kelompok masyarakat, bukan dalam konteks pertemuan politik atau kepentingan tertentu.
“Kami menyesalkan pemberitaan yang seolah-olah mengaitkan lembaga DPRD dengan tindakan kekerasan. Kami tegaskan, lembaga ini tidak terlibat dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Riyanto juga menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini sambil menjaga agar citra dan kehormatan lembaga DPRD tetap terjaga.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul. Kami pastikan DPRD Bulungan menghormati hukum dan akan terbuka terhadap segala bentuk klarifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BK DPRD Bulungan, Sunaryo menegaskan, pihaknya telah melakukan penelusuran awal terhadap kedua anggota dewan tersebut. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa keduanya tidak terlibat dalam pemukulan.
“Benar, mereka ada di tempat kejadian. Tapi keterangan yang kami terima, keduanya justru melerai. Salah satu bahkan berusaha melindungi korban agar tidak terjadi pemukulan lebih jauh,” tegas Sunaryo.
Ia menambahkan, DPRD Bulungan menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan di Polda Kalimantan Utara, dan akan bersikap kooperatif terhadap setiap tahapan penyelidikan.
“Kami mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Jika nanti terbukti bersalah, tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan. Tapi sejauh ini, bukti dan keterangan menunjukkan mereka tidak terlibat,” kata Sunaryo.
Sunaryo juga mengimbau agar media massa dan masyarakat tidak menarik kesimpulan sepihak sebelum hasil penyelidikan resmi keluar.
“Kami berharap informasi di publik bisa berimbang. Jangan sampai lembaga DPRD digeneralisasi karena kejadian ini,” tutupnya.(“)
