NUNUKAN — Sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Nunukan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, Selasa (14/4/2026).
Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan sejumlah kasus yang dinilai belum memiliki kepastian hukum.
Dalam aksinya, massa membawa tuntutan agar Kejari Nunukan bekerja secara transparan, profesional, dan akuntabel dalam menangani perkara.
Mereka juga meminta perkembangan penanganan kasus disampaikan secara terbuka kepada publik.
Koordinator aksi, Yustin Yusuf, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap sejumlah kasus yang dinilai berjalan lambat.
“Kami ingin ada kepastian hukum. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap penegak hukum terus menurun,” ujarnya dalam orasi.
Salah satu isu yang disorot dalam aksi tersebut adalah dugaan tindak pidana di sektor pertambangan yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara).
Massa meminta agar proses hukum berjalan transparan, mengingat kasus tersebut disebut melibatkan sejumlah mantan kepala daerah.
Selain itu, massa juga menyoroti penanganan dugaan korupsi tunjangan rumah DPRD Nunukan periode 2016–2017.
“Kami mempertanyakan mengapa belum adanya penetapan tersangka, meski perkara disebut telah memasuki tahap penyidikan oleh Kejari Nunukan,” tegasnya.
Tak hanya itu, dugaan penyimpangan kerja sama aset daerah antara pemerintah daerah dengan PT Sinar Cerah juga menjadi perhatian.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas potensi kerugian negara yang sebelumnya tercatat dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegasnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, aliansi juga mendesak Kejari Nunukan untuk mengawal seluruh proses penegakan hukum tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu.
Mereka juga menegaskan akan melakukan langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial jika tuntutan tidak direspons secara serius.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Perwakilan massa juga menyerahkan dokumen tuntutan kepada pihak Kejari Nunukan untuk ditindaklanjuti.(*)
