TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, meninjau sejumlah proyek pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan di wilayah Kaltara. Dari hasil monitoring itu, sebagian besar program revitalisasi sekolah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kaltara tahun 2026 ini dilaporkan telah rampung 100 persen.
Ingkong juga mengapresiasi hasil pembangunan sejumlah gedung sekolah, termasuk proyek renovasi berat di SMA Negeri 5 Kota Tarakan. Namun, ia menegaskan masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satunya ditemukan saat meninjau SMA Negeri 4. Selain persoalan drainase yang belum tertangani dan berpotensi menyebabkan genangan saat hujan deras, sekolah tersebut juga masih kekurangan sekitar 15 ruang kelas baru (RKB).
“Misalnya Di SMAN 4 ini masih ada pekerjaan rumah. Ruang kelas belajarnya masih kurang sekitar 15 ruangan lagi, ini juga terjadi seperti di Nunukan dan sebatik masih kekurangan ruang kelas baru,” kata Wagub Ingkong, Sabtu (7/11/2026).
“Saya juga minta sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar kekurangan ruang kelas dapat diperjuangkan dalam perencanaan dan penganggaran berikutnya,” sambung dia.
Wagub menegaskan, pihak sekolah harus lebih aktif memperbarui data dan melakukan penginputan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sebab, data itu dinilai penting sebagai dasar pengusulan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.
“Saya mengingatkan agar pihak sekolah menjaga dan merawat fasilitas pendidikan yang telah dibangun sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ingkong menjelaskan, selain mengevaluasi pembangunan sekolah di kawasan perkotaan, pemerintah daerah juga menyoroti belum optimalnya pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah pedalaman dan perbatasan seperti di Krayan dan Sungai Boh, Kabupaten Malinau.
“Kondisi geografis dan tingginya biaya pembangunan menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, terdapat proyek pembangunan tiga ruang kelas terpaksa dibatalkan dan anggarannya dikembalikan karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB),” jelasnya.
Ingkong berharap penyesuaian harga material menjadi solusi bagi pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil sehingga pemerataan fasilitas belajar di Kaltara dapat berjalan lebih optimal.
“Kita bersyukur program revitalisasi khususnya di perkotaan rata-rata sudah selesai 100 persen. Secara keseluruhan kami merasa puas melihat hasil pembangunan gedung-gedung sekolah tahun ini,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kaltara, Hasanuddin menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme penganggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah di daerah.
“Salah satu skema yang disiapkan adalah pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme swakelola langsung oleh sekolah dengan mengacu pada data Dapodik,” kata Hasan.
Namun, persoalan utama yang masih dihadapi adalah perbedaan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terutama untuk wilayah pedalaman dan perbatasan.
Sebab,selama ini standar harga pembangunan di wilayah pedalaman masih disamakan dengan kawasan perkotaan. Kondisi itu menyebabkan alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk merealisasikan pembangunan fisik.
“Usulan dari wilayah pedalaman, termasuk Malinau, sudah kami terima. Namun, kendalanya ada pada nilai IKK. Selama ini harga kemahalan di pedalaman masih disamakan dengan wilayah perkotaan. Akibatnya, anggaran yang turun tidak akan cukup untuk membangun satu ruangan pun di sana,” jelasnya.
Hasan mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan itu, Dinas Pendidikan Kaltara tengah melakukan koordinasi dan negosiasi dengan kementerian terkait agar terdapat penyesuaian regulasi mengenai standar harga pembangunan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Pihaknya juga menyiapkan dokumen pendukung berupa data harga kemahalan konstruksi di setiap kabupaten sebagai bahan pengusulan penyesuaian standar RAB.
“Kementerian merespons dengan menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu. Kami sedang menyiapkan seluruh dokumen pendukung dan data harga kemahalan per kabupaten agar standar RAB pembangunan sekolah di pedalaman bisa disesuaikan,” pungkasnya.(*)
