TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, turun langsung menyapa anak-anak dan pengelola Panti Asuhan Yayasan Karya Murni di Keuskupan Tanjung Selor.
Kunjungan ini dimanfaatkan untuk mendengar langsung keluhan serta kebutuhan warga, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus yang dibina di panti tersebut.
Kehadiran Wagub Ingkong berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Kaltara yang digelar pada 16 Januari 2026, pekan kemarin.
Peringatan tersebut tidak diisi dengan seremoni, melainkan kegiatan bakti sosial dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Di panti asuhan, Ingkong Ala mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi pengelola, mulai dari kondisi akses jalan menuju panti yang rusak dan kerap membahayakan anak-anak serta guru pendamping, keterbatasan ruang kelas, hingga asrama yang sudah melebihi kapasitas.
“Hal-hal seperti ini harus kita lihat langsung. Pemerintah perlu hadir agar bisa memahami kebutuhan yang sebenarnya dan mencari solusi yang tepat,” kata Ingkong Ala.
Wagub Ingkong juga melihat langsung kondisi hunian anak-anak panti yang dinilai tidak ideal. Dari data yang disampaikan pengelola, satu asrama yang seharusnya diisi sembilan orang terpaksa menampung lebih dari 20 anak karena keterbatasan ruang.
“Selain itu, pengelola panti juga menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi anak-anak panti untuk beribadah ke gereja yang jaraknya cukup jauh dari lokasi asrama,” ungkapnya.
Usai dari Panti Asuhan Yayasan Karya Murni, Wagub Ingkong Ala melanjutkan kunjungan ke Panti Sosial Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi Kaltara.
“Di Panti Sosial ini dihuni oleh puluhan orang tua berusia lanjut, saya juga menerima aspirasi terkait kondisi bangunan panti yang sudah lama, fasilitas tidur yang tidak layak, serta sejumlah bangunan yang memerlukan rehabilitasi,” jelas Ingkong.
“Seluruh masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait, khususnya Dinas Sosial, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” sambung dia.
Wagub Ingkong menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Kehadiran pemerintah dan semua elemen harus nyata, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan perhatian,” tutupnya.(*)
