TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto mengingatkan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara untuk menjaga disiplin, etika kerja dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Pesan itu disampaikan Denny saat membuka Rapat Koordinasi atau Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/6/2026).
“Kedisiplinan itu fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional. Karena itu ASN diminta tetap tertib mengikuti apel pagi, menjaga kerapian, serta mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintahan,” kata Denny.
Selain disiplin, ia juga menyoroti pentingnya menjaga etika, termasuk dalam penggunaan media sosial. ASN diingatkan agar bijak dalam beraktivitas di ruang digital dan selalu menjaga citra institusi pemerintah.
“Seluruh pegawai agar menjaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama dalam mendukung pencapaian target organisasi,” ujar Denny.
Ia juga meminta seluruh pegawai untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan ruang kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi.
“Sebelum meninggalkan kantor, pastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman, termasuk mematikan perangkat listrik dan peralatan kerja yang tidak digunakan,” Ungkap Denny.
“Terkait pengamanan kantor, saya mengingatkan pegawai yang bekerja lembur hingga melewati pukul 21.00 WITA agar melaporkan identitas kepada petugas Satpol PP yang berjaga,” sambung dia.
Pada kesempatan itu, Denny turut menyinggung kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dinilai telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan air dan listrik di lingkungan perkantoran. Meski demikian, ASN yang menjalankan WFA tetap diwajibkan aktif, responsif, dan dapat dihubungi selama jam kerja.
Lebih lanjut, Denny memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi faktor yang memerlukan pengelolaan anggaran secara lebih cermat.
“Seluruh perangkat daerah diminta melakukan langkah-langkah efisiensi, salah satunya dengan memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring guna menekan biaya operasional,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pengurangan. Namun, sistem pemberiannya akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.
“Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan komponen TPP belum dapat dimasukkan dalam pembayaran Gaji Ketiga Belas ASN tahun ini,” tuturnya.
Di akhir kegiatan, Denny memperkenalkan sejumlah pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara. Ia berharap para pejabat tersebut dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sapi’i, serta Asisten Bidang Administrasi Umum, Taufik Hidayat. (*)
