APAU KAYAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan perwakilan dari Malaysia (Sarawak) akan menggelar rapat koordinasi wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia di Balai Adat Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, pada 25 Maret 2026.
Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala mengungkapkan, kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, tokoh adat, hingga perwakilan parlemen dan kementerian dari negara Jiran Malaysia.
Kemudian, Dari pihak Indonesia, dijadwalkan hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, dan Bupati Malinau Wempi W. Mawa, bersama Lembaga Adat Besar Apau Kayan serta masyarakat adat setempat.
“Sementara dari Malaysia (Sarawak), turut hadir Ahli Parlemen yang juga Wakil Menteri Digital Malaysia, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, serta perwakilan Lab Pacuan Empat Roda L4xN4 Bahagian Ketujuh Kapit, Petrus Tomas Disos beserta rombongan,” ungkapnya, Senin (23/3/2026).
Ia menjelaskan, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan bilateral di wilayah perbatasan, khususnya dalam aspek sosial budaya, ekonomi, hingga pengelolaan kawasan perbatasan yang melibatkan masyarakat adat di kedua negara.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatannya di wilayah adat Long Nawang. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas negara menjadi peluang penting untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga harmoni dan stabilitas kawasan perbatasan,” kata Ibau Ala.
Dijelaskannya, selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan penguatan kerja sama antara komunitas perbatasan Indonesia dan Malaysia yang selama ini memiliki hubungan kekerabatan dan budaya yang erat.
“Warga Perbatasan berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepahaman bersama dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil seperti Apau Kayan,” jelasnya.
Ibau Ala juga mengatakan,bmasyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia ini secara bersama-sama mendorong agar pembangunan dan pengoperasian PLBN dapat segera direalisasikan dan berfungsi optimal.
“Terutama PLBN dari Negara tetangga (Malaysia) agar bisa segera dibangun, karena ini penting menjadi pintu resmi bagi masyarakat perbatasan. Untuk itu kami berharap pemerintah Malaysia bisa memberikan atensi,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat adat Dayak di kedua negara memiliki hubungan kekerabatan yang kuat sebagai satu rumpun, sehingga keberadaan PLBN juga diharapkan dapat memperkuat silaturahmi lintas batas secara berkelanjutan.
Selain itu, lanjutnya, pembangunan PLBN diyakini akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan melalui aktivitas perdagangan yang lebih tertata, serta berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.
“Kalau PLBN ada dan berjalan baik, pasti akan diikuti peningkatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di perbatasan,” tutupnya.(*)
