NUSANTARA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara. Persetujuan ini menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperkuat fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Penetapan desain itu mendapat perhatian saat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin 20 April, pekan lalu.
Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di kawasan IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah berkontrak sejak akhir 2025. Namun, proyek sempat mengalami penyesuaian desain pada awal 2026 sesuai arahan Presiden.
“Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027 dan paling lambat semester I 2028,” ujar Basuki belum lama ini.
Ia menjelaskan, desain kawasan disusun melalui studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir untuk menghadirkan konsep bangunan yang representatif, fungsional, serta mencerminkan identitas kebangsaan.
Menurut Basuki, Presiden menekankan agar desain bangunan memiliki filosofi tegas, lurus, dan berwibawa. Hal itu dinilai penting karena kawasan tersebut akan menjadi pusat pengambilan keputusan strategis negara.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menilai desain gedung parlemen di IKN menghadirkan konsep yang megah sekaligus mencerminkan karakter Indonesia.
“Calon lokasi pembangunan Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat bagus. Letaknya berada di kontur tinggi di sebelah kiri Istana, sehingga memberi kesan megah dan Keindonesiaan yang kokoh,” kata Muzani.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN yang dinilai bergerak cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah infrastruktur strategis seperti bandara, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara mulai menunjukkan progres nyata.
“Pengesahan desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif menandai fase penting pembangunan IKN dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang terintegrasi dan mendukung perpindahan pusat pemerintahan nasional,” pungkasnya.(*)
