TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen menekan angka kemiskinan melalui langkah-langkah strategis dan terobosan baru.
Salah satu inisiatif terbaru yang diperkenalkan adalah SIKOMPAS KALTARA (Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject), sebuah platform kolaboratif lintas sektor yang dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kaltara.
Inisiatif ini secara resmi diperkenalkan dalam Rapat Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kalimantan Utara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, pada akhir Agustus lalu di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara.
Wagub Ingkong menekankan pentingnya integrasi data dan sinergi antar sektor dalam menanggulangi kemiskinan, apalagi sejalan dengan dua Instruksi Presiden (Inpres) strategis yang akan diterapkan pada tahun 2025, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kemudian, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kedua kebijakan nasional ini mengedepankan tiga strategi utama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi dan menekan jumlah kantong-kantong kemiskinan secara terfokus,” kata Wagub Ingkong.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius dalam paparannya menyampaikan bahwa SIKOMPAS KALTARA hadir sebagai jawaban atas perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
“Berdasarkan data, tingkat kemiskinan Kaltara per Maret 2025 berada di angka 5,54%, turun dari 6,32% pada 2024. Namun, angka ini masih jauh dari target RPJMD Kaltara 2025–2029 yang menetapkan penurunan hingga 2,90% pada 2030,” kata Bertius.
“Penurunan angka kemiskinan selama ini masih belum signifikan karena persoalan yang dihadapi bukan hanya ekonomi, tetapi juga struktural, seperti kurangnya integrasi program CSR perusahaan, data sosial-ekonomi yang belum akurat, serta terbatasnya data spasial yang mendukung,” tambah dia.
Dijelaskannya, Melalui SIKOMPAS KALTARA, diharapkan tercipta sinergi nyata antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan LSM.
“Inisiatif ini akan menjadi platform koordinasi dan penyelarasan program pemberdayaan, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Rapat TKPKD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Kaltara, perwakilan instansi pusat di daerah, mitra lembaga pembangunan, akademisi, serta para pelaku usaha dari lima kabupaten/kota se-Kaltara, termasuk perusahaan besar di sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan perbankan.
“Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan secara terstruktur dan berkelanjutan, demi mewujudkan masyarakat Kaltara yang lebih sejahtera dan inklusif,” tutupnya.(adv)
