TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, khususnya di sektor ketenagalistrikan.
Berkat koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kaltara berhasil memperoleh dukungan program kelistrikan senilai Rp471 miliar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum., menginstruksikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si., yang baru dilantik pada pertengahan Juni 2026, untuk segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang masih dihadapi masyarakat Kaltara.
Saat ini masih terdapat sekitar 7.956 Kepala Keluarga (KK) yang belum menikmati listrik dan 60 desa yang belum teraliri listrik secara memadai. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas ESDM bersama tim bergerak cepat melakukan koordinasi dan presentasi program kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Dalam pemaparannya, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi menjelaskan secara komprehensif berbagai peluang, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi Kaltara.
Sebagai provinsi perbatasan dan wilayah dengan banyak daerah terpencil. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya pembangunan jaringan listrik menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan energi di seluruh wilayah Kaltara.
Selain menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, Dinas ESDM Provinsi Kaltara juga memaparkan solusi dan strategi percepatan elektrifikasi daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan permasalahan kelistrikan di daerah ini dapat dituntaskan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan.
Kunjungan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara ke Kementerian ESDM yang dilaksanakan atas arahan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mendapat sambutan positif dari jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Tiga direktur di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan memberikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sektor energi.
Pemerintah Pusat menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Utara karena dinilai sejalan dengan Program Strategis Nasional, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kebutuhan listrik ,ketahanan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Dari hasil pertemuan tersebut, Kalimantan Utara berhasil memperoleh dukungan tiga program utama kelistrikan desa dengan total nilai mencapai Rp471 miliar, yaitu: Program Perluasan Jaringan Listrik pada 62 titik dengan nilai sekitar Rp 200 miliar.
Program Pembangunan PLTS Terpadu pada 16 lokasi dengan nilai sekitar Rp250 miliar.
Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp 21 miliar.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara Dr. Ferdy M.T.SE,M.Si menambahkan bahwa Kementerian ESDM meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawal secara serius pelaksanaan program tersebut.
“Seluruh data penerima manfaat harus dipastikan valid, lokasi kegiatan harus dalam kondisi clear and clean, serta berbagai perizinan dan dukungan lapangan harus dipersiapkan sejak dini agar tidak menimbulkan hambatan pada saat pelaksanaan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk aktif mendampingi pelaksanaan proyek serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan sehingga target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.
Pelaksanaan program direncanakan berlangsung mulai September 2026 hingga Juli 2027. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat ataubkementrian ESDM dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program ini dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi dan pemerataan akses kistrik di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Kadis ESDM menegaskan bahwa percepatan pembangunan kelistrikan merupakan bagian penting dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yg dipimpin oleh Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum., dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
“Listrik bukan hanya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan terus berupaya agar seluruh wilayah Kaltara dapat menikmati akses listrik yang memadai sehingga terwujud Kaltara yang terang, maju, dan sejahtera. (*)
