Pemerintah Pusat dan PLN Respon Positif Usulan PLTS 17 Desa di Kaltara, Realisasi Tahun Ini

TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 17 desa terpencil dan perbatasan.

Usulan itu diserahkan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala bersama Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yoshua Batara Payangan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin 25 Mei, Kemarin.

Kadis ESDM Kaltara, Yoshua Batara Payangan mengatakan, usulan dari Gubernur itu mendapat respons positif dari PLN dan pemerintah pusat, dengan target realisasi dimulai pada tahun ini.

“Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kaltara untuk mempercepat pemerataan akses listrik di wilayah perbatasan dan pedalaman,” kata Yoshua, Selasa (26/5/2026).

“Usulan telah diterima dengan baik. Saat ini masuk tahap verifikasi administrasi dan kajian teknis. Kami optimistis pelaksanaannya bisa dimulai tahun ini,” sambung dia.

Yoshua mengungkapkan, skema PLTS dipilih karena menjadi solusi paling efektif bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik konvensional akibat keterbatasan akses dan kondisi geografis.

“Dari total 17 desa yang diusulkan, tiga di antaranya berada di Kabupaten Malinau, yakni Desa Lung Barang dan Desa Lung Simau di Kecamatan Mentarang Hulu, serta Desa Long Lake di Kecamatan Malinau Selatan Hulu,” ungkapnya.

Kemudian, 14 desa lainnya berada di Kabupaten Nunukan, meliputi Desa Tang Paye, Desa Long Kelupan, dan Desa Long Rungan di Kecamatan Krayan Tengah. Desa Panas, Langgason, Tantalujuk, Tambalang Hulu, Kuyo, dan Bokok di Kecamatan Lumbis Pansiangan, serta Desa Pelaju, Desa Pelaju Kecil RT 04, Desa Tagul, Desa Tepian, dan Dusun Labion di Kecamatan Sembakung.

Ia menambahkan, pembangunan PLTS ini akan memperkuat pelayanan dasar di desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kita (Pemprov) akan terus berkoordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat segera menikmati layanan listrik yang memadai,” tutupnya.(*)

News Feed