TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan dapat memperhatikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat untuk menjadi agenda pemprov ke depan.
Harapan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Hukum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir se-Indonesia (Aspeksindo), Muklis Ramlan memaknai 11 tahun perjalanan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Pada 25 Oktober 2023, provinsi ke-34 ini merayakan hari jadinya ke-11, berdasarkan waktu disetujuinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara oleh DPR RI.
Selama 11 tahun berjalan, Mukhlis Ramlan menilai berbagai capaian pembangunan telah diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Akan tetapi, ia juga berharap Pemprov Kaltara dapat memperhatikan apa yang menjadi harapan dan kekhawatiran masyarakat yang merupakan komunitas terlengkap di Indonesia.
“Apa yang menjadi harapan rakyat sekaligus kekhawatiran tentu secara serius menjadi agenda agenda Pemprov ke depan. Karena Kaltara memiliki komunitas masyarakat yang terlengkap di Indonesia, baik masyakarakat Kepulauan, perbatasan, pedesaan, perkotaan dan pedalaman,” harap Mukhlis Ramlan.
Menurut pria yang juga bakal calon anggota DPD RI Dapil Kaltara ini, Pemprov Kaltara harus hadir dalam menuntaskan persoalan yang terjadi di seluruh komunitas masyarakat tersebut.
Mukhlis Ramlan sendiri mengapresiasi capaian pembangunan Pemprov Kaltara di bawah kepemimpinan Gubernur H. Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur, Yansen Tipa Padan.
Dalam 3,5 tahun perjalanannya, banyak capaian yang telah diraih. Ditambah lagi tantangan luar biasa yang dihadapi Pemprov Kaltara di awal memimpin karena pandemi Covid-19 selama 2 tahun.
“Pemprov Kaltara yang hanya berjalan 3,5 tahun di bawah kepemimpinan H. Zainal Arifin Paliwang dan Yansen TP, ditambah pandemi Covid-19 selama 2 tahun di awal pemerintahan ini, tentu luar biasa dinamikanya sehingga efektivitasnya hanya 1,5 tahun. Maka dengan waktu yang singkat tersebut dan atas capaian yang ada saat ini baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persoalan di perbatasan dan banyak hal tentu layak kita apresiasi,” tutur pria yang juga bakal calon anggota DPD RI Dapil Kaltara ini.
Adapun jika masih terdapat ketidaksempurnaan dan masih banyak persoalan yang timbul, Mukhlis Ramlan menilai hal itu bagian dalam perjalanan pengabdian kepada rakyat namun akan menjadi catatan sejarah yang akan ditorehkan tidak hanya buat daerah, tapi juga bagi bangsa dan negara karena posisi Kaltara cukup strategis berada di ALKI 2 dan di utara pacifik raya Indonesia.
Provinsi Kaltara juga menjadi garda terdepan negara karena berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina. Sehingga diharapkan semua pihak dapat ambil bagian dari perubahan tersebut.(*)