TANJUNG SELOR – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) memiliki peran penting dalam memperhatikan pembangunan wilayah perbatasan. Sebab, Provinsi ke-34 ini wilayahnya berbatasan langsung Negara tetangga Malaysia.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih di wilayah perbatasan sebagai penyeimbang pembangunan daerahn DPRD bersama pemerintah tentu harus hadir sebagai penyeimbang pembanguna di sana, karena hal ini menjadi urgensi kita bersama mengingat wilayah kita berbatasan langsung dengan Malaysia,” tegas Muddain, Rabu (6/11/2024).
Muddain juga mengatakan kehadiran lembaga legislatif selain sebagai penyeimbang mengawal kebijakan pemerintah, juga hadir sebagai mitra kerja sama dengan eksekutif. Untuk itu ia mendorong agar pemerintah memperhatikan wilayah perbatasan dengan benar baik dari sisi kebijakan anggaran dan program yang juga memperhatikan masyarakat perbatasan.
“Lembaga DPRD ini bukan sebuah lembaga yang menjalankan program pemerintahan seperti eksekutif. Tapi lembaga DPRD akan mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang ada termasuk permasalahan perbatasan,” jelasnya.
“Makanya kita di DPRD Kaltara akan mendorong agar perhatian terhadap wilayah perbatasan itu dijalankan secara bijak dan kebijakan anggaran itu harus dialokasikan secara bijak untuk masyarakat kita di perbatasan,” tambahnya.
Muddain menambahkan, perbatasan bisa menjadi wilayah strategis yang memberikan azas positif bagi pembangunan ekonomi Kaltara. Namun juga bisa memberikan dampak negatif jika tidak terkelola dan diperhatikan dengan baik seperti menjadi pintu keluar masuk peredaran narkoba, pekerja migran indonesia ilegal, human tracfiking.
“Supaya kebijakan-kebijakan ini bisa dijalankan secara baik dan berdasarkan sumber jabatan yang kami terima semoga bermanfaat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara secara umum,” tutupnyanya. (*)