TANJUNG SELOR – Koordinator NUGAL Institute for Social and Ecological Studies, Merah Johansyah, mempertanyakan kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bulungan yang menangani konflik lahan masyarakat dengan proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) serta Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kalimantan Utara (Kaltara).
Merah menilai, penanganan konflik lahan yang dilakukan Pansus tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, peninjauan lapangan, maupun pencocokan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
“Seluruh proses itu harus menghasilkan langkah konkret untuk memberikan kepastian penyelesaian sengketa bagi masyarakat,” kata Merah, Jumat (13/11/2026)
Merah juga menyebut Pansus berpotensi terjebak dalam kegiatan administratif tanpa menghasilkan solusi nyata.
“Peninjauan lapangan dan pencocokan dokumen HGU/HGB tidak boleh berhenti pada tahap administratif belaka. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 149, serta PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Pansus wajib melahirkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa, bukan sekadar menjadi tim pencari fakta yang pasif,” tegas Merah.
Selain mempertanyakan efektivitas kerja Pansus, Merah juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan konflik tersebut.
“Kami mempertanyakan sikap Ketua Pansus, Riyanto, yang dinilai belum menyampaikan secara terbuka perkembangan kerja, hasil verifikasi, maupun hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan sengketa,” tegasnya.
Merah bilang, keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban lembaga publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
“Warga berhak mengetahui hasil verifikasi dan perkembangan penanganan kasus mereka secara transparan. Jangan sampai masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya justru kesulitan mendapatkan informasi dari lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan mereka,” ujarnya.
Merah juga menyinggung peristiwa 5 November 2026, ketika warga mendatangi Gedung DPRD Bulungan untuk menyampaikan persoalan mereka, namun tidak mendapatkan pelayanan maupun kesempatan bertemu dengan pihak terkait.
Ia menilai alasan masa reses tidak semestinya dijadikan pembenaran atas tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat. Selain itu pada Pasal 161 huruf i dan j UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Reses seharusnya menjadi momentum untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan justru dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban kepada konstituen,” kata Merah.
Lebih jauh, ia menilai ketidakjelasan penyelesaian konflik lahan berpotensi mengabaikan hak konstitusional masyarakat, khususnya hak atas kepemilikan pribadi yang dilindungi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Karena itu, Merah mendesak Pimpinan DPRD Bulungan dan Pansus terkait agar menyampaikan secara terbuka hasil kerja serta perkembangan penanganan konflik lahan kepada publik, terutama masyarakat yang terdampak proyek PSN KIPI-KIHI.
Ia meminta DPRD tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian, terlebih masyarakat telah menunggu tindak lanjut atas persoalan hak atas tanah yang mereka perjuangkan.
“Pimpinan DPRD Bulungan dan Pansus harus transparan serta terbuka menyampaikan perkembangan penanganan persoalan ini kepada publik, terutama masyarakat yang menjadi korban proyek. Jangan sampai harus menunggu masyarakat memberikan ‘hukuman politik’ terlebih dahulu baru kemudian ada tindakan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, ketua DPRD Bulungan Riyanto belum memberikan keterangan resmi atas hasil pansus tersebut.(*)
