DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan merupakan Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan ketika menghadapi persoalan. Di dalamnya duduk para wakil rakyat yang memperoleh mandat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Namun, sejumlah persoalan di Kabupaten Bulungan kini menjadi catatan penting yang patut dievaluasi. Mulai dari konflik ganti rugi lahan masyarakat di kawasan industri Tanah Kuning–Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Bunyu Kecamatan Bunyu yang belum tuntas, keberadaan tempat hiburan malam (THM) di tengah permukiman dan berdekatan dengan tempat ibadah di Kota Tanjung Selor hingga mencuatnya perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret beberapa oknum anggota DPRD.
Di tengah berbagai persoalan itu, publik juga mempertanyakan efektivitas perjalanan dinas dan kegiatan reses anggota dewan. Sebab, seluruh aktivitas kedewanan yang menggunakan anggaran publik semestinya bermuara pada kepentingan masyarakat.
Persoalannya bukan sekadar seberapa sering anggota dewan menggelar rapat, melakukan kunjungan kerja atau turun ke daerah pemilihan. Yang lebih penting adalah apa hasilnya dan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan wakil rakyat.
Kita Mulai dari Konflik lahan masyarakat di kawasan industri Tanah Kuning–Mangkupadi yang menjadi salah satu ujian serius bagi fungsi pengawasan DPRD Bulungan.
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal sengketa lahan dan tuntutan ganti rugi masyarakat terhadap perusahaan semestinya menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan kepastian hak warga.
Ironisnya, Pansus telah melakukan peninjauan lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengupayakan pencocokan dokumen kepemilikan dengan data pertanahan, termasuk HGU dan HGB. Namun, setelah berbagai agenda itu, masyarakat masih menunggu kepastian penyelesaian.
Ketua Pansus, Riyanto yang juga ketua DPRD Bulungan sepatutnya memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dan hasil kerja pansus yang dipimpinnya. Apa yang sudah dilakukan? Rekomendasi apa yang telah dihasilkan? Kendala apa yang dihadapi? Dan bagaimana tindak lanjut perjuangan terhadap hak masyarakat?
Pertanyaan itu semakin relevan setelah warga kembali mendatangi gedung DPRD pada 5 November 2026 untuk menagih perkembangan penyelesaian sengketa. Namun, tidak ada anggota dewan yang menemui mereka dengan alasan sedang menjalani agenda reses.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekecewaan. Masyarakat yang datang membawa persoalan mendasar semestinya mendapatkan ruang dialog dan penjelasan, bukan dibiarkan pulang tanpa kepastian.
Ketika Riyanto sebagai pimpinan Pansus belum memberikan penjelasan yang dianggap memadai oleh masyarakat, wajar jika publik mempertanyakan keseriusan pengawalan persoalan tersebut.
Pansus jangan sampai hanya menjadi instrumen formal yang ramai ketika dibentuk dan turun ke lapangan, tetapi kehilangan daya ketika masyarakat meminta hasil.
Investasi di kawasan industri memang penting bagi masa depan ekonomi Bulungan. Namun, pembangunan tidak boleh mengabaikan kepastian hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan mereka.
Persoalan berikutnya adalah pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Bunyu.
Proyek yang mulai dibangun pada 2022 itu seharusnya menjadi harapan besar masyarakat kepulauan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan memadai.
Namun, pembangunan rumah sakit tersebut belum tuntas setelah sempat terhenti akibat persoalan hukum.
Padahal pemerintah daerah pernah menyampaikan rencana melanjutkan pembangunan setelah proses hukum berkekuatan hukum tetap. DPRD Bulungan melalui rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada Mei 2026 juga kembali menyoroti persoalan tersebut, termasuk pemanfaatan alat kesehatan yang telah tersedia dan penguatan pelayanan Puskesmas Bunyu.
Akan tetapi, masyarakat tentu tidak cukup hanya menerima rekomendasi. Mereka membutuhkan kepastian kapan rumah sakit itu diselesaikan dan benar-benar dapat beroperasi. Sehingga tidak menjadi monumen kegagalan pembangunan di Kecamatan Bunyu.
Sorotan juga patut diarahkan kepada anggota DPRD yang berasal dari wilayah Pulau Bunyu. Sebagai wakil rakyat yang memiliki kedekatan representasi dengan masyarakat setempat, keduanya diharapkan menjadi suara yang lebih lantang dalam memperjuangkan kebutuhan daerahnya.
Publik berhak mengetahui sejauh mana persoalan tersebut diperjuangkan melalui pembahasan anggaran, koordinasi dengan pemerintah daerah, maupun pengawasan terhadap kelanjutan proyek.
Bukan berarti anggota anggota DPRD asal Bunyu itu tidak pernah menyuarakan persoalan ini. Namun, perjuangan politik harus terlihat dari konsistensi pengawalan hingga menghasilkan kepastian.
Rumah sakit bukan sekadar bangunan fisik. Di balik proyek yang tertunda, ada kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tidak bisa terus menunggu.(bersambung)
