TANJUNG SELOR— Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Langkah strategis ini menjadi kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Akses transportasi yang selama ini terbatas kerap menjadi kendala utama dalam distribusi logistik dan pengembangan potensi ekonomi di daerah pedalaman. Untuk mengatasinya, pemerintah kini tengah mempercepat pembangunan jalan menuju Krayan, dengan total panjang mencapai 80 kilometer. Berdasarkan data Bappeda Litbang Kaltara, progres fisik proyek tersebut telah mencapai 20–30 persen, dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Selain membuka jalur darat, Pemprov Kaltara juga memperkuat program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) guna menekan biaya distribusi bahan pokok ke wilayah terpencil. Di Kabupaten Malinau, pemerintah mengalokasikan Rp 72,2 miliar untuk mendukung transportasi udara, darat, dan sungai yang melayani rute 3T sepanjang tahun 2025.
Proyek strategis lainnya adalah pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan senilai Rp 150 miliar, yang mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Infrastruktur ini diharapkan menjadi jalur utama distribusi logistik dan mengurangi ketergantungan pasokan dari Malaysia.
Selain itu, pembangunan Jalan Lingkar Krayan juga terus dikebut untuk menghubungkan lima kecamatan di pedalaman. Namun, sejumlah ruas masih menghadapi tantangan teknis, terutama di area jembatan dan wilayah dengan topografi ekstrem.
Kepala Bappeda Kaltara, Beritus, menegaskan bahwa konektivitas wilayah bukan hanya soal membuka jalan, tetapi juga membangun fondasi kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan.
“Dengan akses transportasi, energi, dan komunikasi yang lebih baik, potensi pertanian, perikanan, hingga pariwisata di wilayah perbatasan akan tumbuh lebih cepat dan merata,” ujar Beritus.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas instansi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan tidak hanya berfokus di kawasan perkotaan, tetapi menjangkau hingga pelosok Kaltara.
Pemerintah Provinsi Kaltara terus mendorong sinergi lintas wilayah serta optimalisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Diharapkan, langkah ini akan memperkuat konektivitas, menumbuhkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T Kalimantan Utara.(*)
