TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar kondisi fiskal daerah yang sehat dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian mengatakan, posisi keuangan Pemprov Kaltara hingga 31 Desember 2025 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal itu tercermin dari nilai aset pemerintah daerah yang mencapai Rp8,828 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp541,304 miliar dan ekuitas sebesar Rp8,287 triliun.
Selain itu, saldo akhir kas sebesar Rp14,957 miliar dinilai mencerminkan likuiditas daerah yang masih terjaga.
“Saldo akhir kas sebesar Rp14,957 miliar juga menunjukkan bahwa likuiditas daerah masih terjaga,” ujar Aluh saat menyampaikan pandangan Fraksi Golkar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. beberapa waktu lalu.
Aluh bilang, kondisi itu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi kewajiban fiskalnya.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh hanya menjadi indikator dalam laporan keuangan semata.
Fraksi Golkar menilai pengelolaan fiskal yang baik harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta pelaksanaan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
“Kekuatan neraca harus dibarengi dengan kualitas layanan publik yang nyata dan merata sampai ke masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” tegasnya.
Aluh menambahkan, kesehatan fiskal daerah merupakan modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat pelayanan dasar, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong agar setiap kebijakan anggaran diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi warga.
Menurut Fraksi Golkar, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya aset maupun terjaganya likuiditas, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik. (*)
