MALINAU – Masyarakat adat Dayak Pa Kinayeh Mentarang Hulu menyoroti belum adanya jawaban tertulis dari PT Kayan Hydro Power Nusantara (KHN) atas tuntutan terkait dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang.
Tuntutan itu merupakan hasil musyawarah adat yang melibatkan 24 ahli waris tanah adat dan lima kepala desa di wilayah Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Juru Bicara 24 Ahli Waris Tanah Adat Mentarang Hulu, Fenry Alpius, SE, M.Si, mengatakan, masyarakat telah menyerahkan Piagam Tuntutan Masyarakat Adat Mentarang Hulu kepada pihak PT KHN pada 5 November 2026.
Dalam penyampaian tuntutan tersebut, masyarakat memberikan tenggat waktu 12 hari kepada perusahaan untuk menyampaikan jawaban secara tertulis.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan terlampaui, masyarakat mengaku belum menerima tanggapan resmi dari perusahaan.
“Sudah melewati batas waktu 12 hari sejak tuntutan disampaikan pada 5 November 2026, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban tertulis dari PT KHN maupun PT Kayan Investama Internasional (KII),” kata Fenry, Jumat (20/11/2026)
Febry bilang,, sikap perusahaan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat adat yang wilayah tanahnya terdampak rendaman air akibat pembangunan PLTA Mentarang.
“Kami tegaskan, masyarakat tidak mengabaikan kepentingan pembangunan strategis nasional. Namun, penyelesaian hak-hak masyarakat adat yang terdampak harus menjadi perhatian serius pihak perusahaan,” Ujarnya.
Dia menjelaskan, terdapat 24 wilayah tanah adat yang tersebar di lima desa, yakni Desa Lung Berang, Lung Simau, Lung Sulit, Lung Semamu, dan Temalang.
“Proses negosiasi antara masyarakat adat dan PT KHN sebenarnya telah berlangsung sejak sekitar empat tahun lalu. Pemkab Malinau juga turut memfasilitasi proses tersebut hingga menghasilkan kesepakatan bersama pada 21 Desember 2025,” jelasnya.
Kesepakatan itu kemudian menjadi dasar pelaksanaan pengukuran dan pendataan terhadap permukiman, tanaman tumbuh, serta tanah adat yang dimulai pada Januari 2026 melalui PT Kayan Investama Internasional.
Pada 3 November 2026, masyarakat kembali menggelar musyawarah adat di BPU Singai Terang dan menghasilkan Piagam Tuntutan Masyarakat Adat Mentarang Hulu.
“Dokumen selanjutnya disampaikan kepada perusahaan dan ditembuskan kepada Bupati Malinau,” jelasnya.
Fenry mengungkapkan, saat menerima penyampaian tuntutan, Bupati Malinau menyambut baik aspirasi masyarakat dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk kembali memfasilitasi komunikasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Bahkan, Bupati Malinau saat itu langsung berkomunikasi dengan pimpinan PT KHN terkait persoalan tersebut.
“Kami berharap perusahaan menghargai masyarakat adat yang wilayahnya terdampak langsung pembangunan PLTA Mentarang. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan setelah melalui proses negosiasi yang begitu panjang,” pungkasnya.(*).













