TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hal itu sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/6/2026) kemarin.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, selain membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan, forum juga menjadi wadah menyatukan langkah seluruh OPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Peningkatan PAD tidak hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah, seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak dan retribusi harus terlibat aktif untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan daerah,” kata Datu Iqro.
“Forum ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” sambung dia.
Dijelaskannya, salah satu agenda utama yang dibahas yakni penyusunan peta jalan atau roadmap baru implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Penyusunan dokumen strategis ini dilakukan bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltara dan Bank kaltimtara, sebagai upaya mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah,” jelasnya.
Datu Iqro mengungkapkan, keterlibatan seluruh OPD dalam penyusunan roadmap sangat penting agar program digitalisasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Datu Iqro bilang, saat ini terdapat 14 OPD di lingkungan Pemprov Kaltara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan retribusi daerah. Masing-masing OPD memiliki potensi penerimaan yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan PAD.
“Seperti sektor perhubungan yang memiliki potensi pendapatan dari layanan kepelabuhanan, berbagai sektor lainnya juga masih memiliki peluang besar untuk dioptimalkan melalui penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru maupun mengoptimalkan potensi yang telah ada. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor.
“Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor itu, Pemprov berencana menyosialisasikan Surat Edaran Gubernur yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN) pemilik kendaraan berpelat luar daerah agar melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat Kaltara,” tegasnya.
Langkah itu diharapkan dapat menambah kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan di wilayah Kaltara.
Menjelang pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026, seluruh anggota TP2DD diminta terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan berbagai program yang akan dipaparkan dalam forum tersebut.
“HLM menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah sekaligus meningkatkan kinerja pendapatan daerah,” tutupnya.(*)
