MAHAKAM ULU – Perjalanan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) menuju ruas jalan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)–Kalimantan Utara (Kaltara) di Kilometer (KM) 95, Kabupaten Mahakam Ulu, pada Kamis (2/7/2026), menjadi gambaran nyata beratnya tantangan konektivitas di kawasan perbatasan.
Lumpur tebal, tanjakan curam hingga jalan yang nyaris tak lagi menyerupai jalur transportasi harus dilalui Wagub Ingkong bersama rombongan selama hampir sembilan jam.
Perjalanan yang semestinya dapat ditempuh dalam waktu lebih singkat berubah menjadi perjuangan panjang. Kendaraan rombongan berkali-kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar bisa kembali melaju.
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, kondisi tersebut bukanlah hal baru. Jalan itu menjadi satu-satunya akses utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, hingga perjalanan menuju layanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat Apau Kayan.
Karena itu, Ingkong Ala memilih turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, bukan hanya menerima laporan di atas meja.
Menurutnya, fakta yang ditemukan akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
“Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” kata Ingkong Ala.
Ia menegaskan, pembangunan jalan perbatasan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga membuka akses kesejahteraan masyarakat. Jalan yang lebih baik diyakini mampu menurunkan biaya distribusi barang, memperlancar mobilitas warga, mempercepat arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterisolasian.
“Saya berharap ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan perbaikan jalan akses perbatasan, agar konektivitas Kaltara-Kaltim semakin lancar dan tidak lagi menjadi kendala ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.
Komitmen itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Kaltara memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan perbatasan yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.
Dalam peninjauan itu, Wagub didampingi Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malinau, Agustinus, Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, beserta anggota DPRD Mahakam Ulu, Kepala Bapperida Kaltara Bertius, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara Saiful Bachry, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kaltara Jaini, serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan PT Tujuan Mulia Makmur (TMM).
Di balik perjalanan panjang yang menguras tenaga itu, tersimpan harapan besar masyarakat agar akses jalan perbatasan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan segera mendapat penanganan serius. Perbaikan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara Kaltara dan Kaltim sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di kedua wilayah.(*)
