TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Madya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Selasa (27/1/2026), di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.
Award ini diserahkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Risdianto, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bulungan, Imam Sujono.
Risdianto mengatakan, penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan cerminan dari kerja nyata dalam memastikan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan benar-benar terpenuhi di wilayahnya.
Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Bulungan untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan, agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang layak, tanpa terkendala akses dan biaya.
“UHC bukan sekadar target administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi,” ujar Risdianto, mewakili Bupati Bulungan Syarwani.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono menegaskan, penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah.
“Kami tidak berhenti pada capaian UHC Award ini. Tantangannya ke depan adalah memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dijelaskannya, berdasarkan penilaian pemerintah pusat, terdapat sejumlah indikator yang mengantarkan Bulungan meraih UHC Award tingkat Madya.
“Salah satunya adalah tingginya cakupan kepesertaan JKN yang telah memenuhi standar Universal Health Coverage,” jelas Imam.
Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan program melalui alokasi anggaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah dinilai konsisten dari tahun ke tahun.
“Dari sisi layanan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dinilai relatif merata. Warga dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Indikator lain yang turut diperhitungkan yakni tingkat keaktifan peserta JKN yang berada pada kategori baik, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjalankan program jaminan kesehatan.
“Pemerintah pusat juga menilai Bulungan mampu menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan jangka panjang,” tutupnya.(*)
