JAKARTA — Komitmen menghadirkan layanan kesehatan hingga ke wilayah pelosok, mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2026 kategori Madya.
Penghargaan ini sebagai pengakuan pemerintah pusat atas keberhasilan daerah menjaga cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus memastikan layanan tetap dapat dijangkau masyarakat.
Penghargaan diserahkan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala.
Ingkong Ala menegaskan, penghargaan ini menjadi pengingat bahwa upaya menghadirkan layanan kesehatan merata harus terus dijaga.
“Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa akses kesehatan bagi masyarakat, termasuk di pelosok, harus terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Wagub Ingkong..
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman menjelaskan, capaian ini tidak hanya dilihat dari angka kepesertaan, tetapi juga dari upaya memastikan layanan kesehatan benar-benar bisa dijangkau warga di wilayah terpencil.
“Persoalan kami bukan hanya soal cakupan kepesertaan, tetapi bagaimana masyarakat di wilayah terpencil benar-benar bisa mengakses layanan kesehatan,” katanya.
Menurut Usman, kondisi geografis Kaltara menuntut pendekatan berbeda dalam pelayanan kesehatan.
“Kondisi geografis Kaltara menuntut kami melakukan pendekatan jemput bola, mendatangi langsung warga yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Salah satu program yang dijalankan adalah Dokter Terbang, yakni menghadirkan dokter spesialis ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (3T) seperti Long Bia, Bunyu, hingga Seimanggaris.
“Program Dokter Terbang menjadi salah satu cara kami memastikan dokter spesialis bisa hadir hingga ke daerah perbatasan dan kepulauan,” ujarnya.
Program tersebut didukung pendanaan APBD dengan penyesuaian anggaran serta kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan di Kaltara.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kami tetap berkomitmen agar layanan kesehatan tidak ikut berkurang,” tambah Usman.
Ia menegaskan, UHC bukan sekadar penghargaan administratif.
“UHC bukan sekadar penghargaan, tetapi tanggung jawab memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat layanan kesehatan,” tutupnya.(*)
