TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025.
Melalui koordinasi intensif yang dipimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda – Litbang) Kaltara, pemerintah memastikan agar setiap program pembangunan daerah berjalan efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Plt. Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Litbang Kaltara, Sriwati mengatakan, koordinasi antarlembaga menjadi kunci menjaga konsistensi antara pelaporan daerah dan kementerian pusat.
“Setiap OPD penerima DAK memiliki sistem pelaporan masing-masing. Karena itu, kami berperan sebagai penghubung agar data antarinstansi tersinkronisasi dan sesuai dengan jadwal pelaporan nasional,” kata Sriwati, Selasa (14/10/2025).
Sriwati menambahkan, sistem monev yang diterapkan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menilai efektivitas output pembangunan. Dari hasil pemantauan hingga triwulan ketiga, realisasi fisik telah mencapai 80 persen, dengan proyeksi meningkat hingga 100 persen menjelang akhir tahun.
“Sektor pendidikan menjadi penyumbang realisasi tertinggi, terutama melalui pengadaan alat peraga sekolah menengah,” jelas dia.
Sementara sektor kesehatan dan pemberdayaan perempuan akan berkontribusi signifikan di kuartal keempat melalui program sosialisasi dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Dengan total alokasi Rp139 miliar, DAK Kaltara diarahkan untuk memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami terus memastikan bahwa seluruh pelaksanaan DAK berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar capaian fisik,” ujar Sriwati.
Ia menegaskan, Bappeda & Litbang Kaltara berkomitmen menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK.
” Ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi menciptakan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja,” tutupnya.(*)
