MALINAU – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang membawa konsekuensi terhadap wilayah tanah adat masyarakat Dayak Pa Kinayeh di Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).
Sedikitnya 24 wilayah tanah adat yang tersebar di lima desa masuk dalam kawasan terdampak rendaman air akibat pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Kelima desa itu meliputi Lung Berang, Lung Simau, Lung Sulit, Lung Semamu, dan Temalang.
Juru Bicara 24 Ahli Waris Tanah Adat Mentarang Hulu, Fenry Alpius, SE, M.Si, mengatakan, proses penyelesaian persoalan tanah adat itu telah melalui perjalanan panjang antara masyarakat dan PT Kayan Hydro Power Nusantara (KHN).
“Negosiasi yang difasilitasi Pemkab Malinau berlangsung kurang lebih empat tahun sebelum akhirnya mencapai kesepakatan bersama pada 21 Desember 2025,” kata Febry, Jumat (20/11/2026).
Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara yang disaksikan sejumlah pejabat pemerintah daerah, di antaranya Camat Mentarang Hulu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta diketahui Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
Sebagai tindak lanjut, pada awal Januari 2026 PT KHN melalui PT Kayan Investama Internasional (KII) mulai melakukan pengukuran dan pendataan. Pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi dua tim, yakni tim permukiman dan tanaman tumbuh serta tim tanah adat.
Tim permukiman dan tanaman tumbuh menyelesaikan pekerjaan pada Juni 2026. Sementara tim tanah adat menyelesaikan pekerjaan pada Oktober 2026, meskipun menurut masyarakat masih terdapat sejumlah wilayah tanah adat yang memerlukan penyelesaian pengukuran dan pendataan.
“Masih ada wilayah tanah adat yang perlu diselesaikan pengukuran dan pendataannya. Ini menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian serius,” ujar Fenry.
Dijelaskannya, persoalan itu kemudian dibahas dalam musyawarah adat pada 3 November 2026 di BPU Singai Terang. Musyawarah yang diikuti 24 ahli waris tanah adat dan lima kepala desa itu menghasilkan Piagam Tuntutan Masyarakat Adat Mentarang Hulu.
Pada 5 November 2026, piagam tersebut diserahkan kepada PT KHN di Malinau. Penyerahan dipimpin Kepala Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Mentarang Hulu, Yosep Pangiran.
“Dalam kesempatan itu, saya dipercaya menjadi juru bicara 24 ahli waris tanah adat untuk menyampaikan tuntutan kepada perusahaan,” tuturnya..
Ditegaskannya, masyarakat memberikan waktu 12 hari kepada PT KHN dan PT KII untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan yang disampaikan. Namun, hingga tenggat waktu tersebut terlewati, masyarakat mengaku belum memperoleh jawaban resmi dari perusahaan.
Selain kepada perusahaan, piagam tuntutan juga disampaikan kepada Bupati Malinau dengan didampingi Sekretaris Daerah, Asisten II dan Kepala Bidang Pertanahan.
“Bupati Malinau pak Wempy menyambut baik aspirasi masyarakat dan menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan 24 ahli waris tanah adat,” tegasnya.
Fenry bilang, penyelesaian persoalan ini penting agar proses pembangunan PLTA Mentarang tidak mengabaikan keberadaan masyarakat adat beserta wilayah tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami ingin seluruh proses berjalan dengan jelas. Pengukuran dan pendataan harus tuntas, dan tuntutan masyarakat adat harus mendapatkan jawaban resmi dari perusahaan,” ujar Fenry.
“Kami berharap PT KHN dan PT KII segera memberikan penjelasan tertulis serta menuntaskan persoalan yang masih menjadi keberatan masyarakat adat Mentarang Hulu,” pungkasnya.(*)













